Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Janji Jokowi untuk Lepaskan Novel Baswedan Ditagih

Kompas.com - 01/02/2016, 12:05 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Susanto Ginting meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewujudkan secara nyata pernyataannya soal tak boleh ada kriminalisasi dalam penegakan hukum.

Permintaan Miko itu terkait berkas perkara tersangka Novel Baswedan yang dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut meskipun kuat dugaan bahwa kasus tersebut direkayasa dan bentuk kriminalisasi.

"Presiden Jokowi harus mengambil langkah untuk menghentikan kasus ini. Pernyataan lisan beliau ketika menanggapi penangkapan Novel Baswedan soal jangan ada kriminalisasi, harusnya diwujudkan secara nyata," ujar Mico, Senin (2/1/2016) pagi.

(Baca: Jokowi Instruksikan Kapolri Lepaskan Novel)

Miko pun mengungkapkan sejumlah fakta yang menguatkan dugaan bahwa kasus Novel merupakan rekayasa dan salah satu bentuk kriminalisasi.

Pertama, kasus Novel mencuat ke publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani perkara korupsi dengan tersangka Irjen (Pol) Djoko Susilo, 2012 lalu. Padahal, Novel sudah diperiksa secara etik dan diputus tidak bersalah sebagai pelaku (pembunuh).

"Novel hanya diputuskan bersalah karena tanggung jawab dia sebagai komandan," ujar Miko.

Namun, polisi tetap membebankan kesalahan pidana pembunuhan kepada Novel dengan penetapan Novel sebagai tersangka. Polisi tak menggubris pernyataan presiden.

(Baca: Berkas Pembunuhan Novel Baswedan Dilimpahkan ke Pengadilan)

Kedua, pilihan untuk menghentikan perkara ini sempat ada di tangan Kejaksaan Agung, baik dengan surat keterangan penghentian penuntutan atau deponeering. Namun, pihak kejaksaan tetap tak mau mematuhi presiden dan malah tetap melimpahkan perkara ini ke pengadilan.

Ketiga, Novel disangka perkara pidana di saat tengah aktif menjadi penyidik di KPK. Dia adalah penyidik yang aktif menangani kasus-kasus korupsi besar.

"Pimpinan KPK seharusnya mengambil sikap tegas atas kasus ini. Ini bukan personal, tetapi institusional. Novel dikriminalisasi ketika menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penyidik aktif di KPK," ujar dia.

Lantaran Novel tengah menyidik sejumlah kasus korupsi besar, lanjut Miko, maka sepak terjang Novel menjadi ancaman bagi banyak pihak. "Menyelematkan Novel berarti juga menyelamatkan KPK," ucap Miko.

(Baca: KPK Libatkan Akademisi dan Ahli Perguruan Tinggi untuk Bela Novel Baswedan)

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Bengkulu melimpahkan berkas perkara penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan Novel Baswedan ke Pengadilan Negeri setempat pada Jumat (29/1/2016).

Pelimpahan berkas disertai pelimpahan barang bukti, yakni tiga pucuk senjata api, proyektil, dan kelengkapan surat penggunaan senjata api oleh Polres Bengkulu. Novel dituduh menganiaya hingga menyebabkan seorang pencuri sarang burung walet tewas.

Peristiwa itu terjadi saat Novel menjabat Kepala Satuan Reskrim Polres Bengkulu, 2004 silam. Kasus ini tetap bergulir meskipun rekomendasi Ombudsman menyebutkan ada temuan maladministrasi dalam penyidikan kasus Novel.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com