Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apa Alasan Gafatar Harus Eksodus ke Kalimantan?

Kompas.com - 29/01/2016, 15:32 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) menjadi fenomena setelah banyak warga yang dilaporkan hilang.

Beberapa di antara mereka diketahui memutuskan meninggalkan kampung halaman dan eksodus ke Kalimantan untuk mengikuti Gafatar. Apa yang membuat para pengikut Gafatar ini harus melakukan eksodus?

Perwakilan Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, Sudarto, menjelaskan bahwa mantan Ketua Umum Gafatar Mahful Tumanurung telah menjelaskan soal keberadaan kelompok itu di Kalimantan kepada Bakorpakem Jamintel Kejaksaan Agung hari ini, Jumat (29/1/2016).

Menurut dia, anggota Gafatar hanya berusaha untuk mewujudkan kemandirian pangan dan tidak bergantung kepada pemerintah dari segi ekonomi. Oleh karena itu, Kalimantan dipilih sebagai target transmigrasi yang paling ideal.

(Baca: Eks Ketum Gafatar: Kami Juga Ingin Semuanya Jelas supaya Kami Tidak Digantung)

"Itu alasan mereka kenapa memilih Kalimantan. Harga tanah untuk pertanian masih murah, jarang terjadi gempa bumi, dan tidak dilalui jalur gunung berapi," ujar Sudarto.

Dia pun menjelaskan bahwa Gafatar bukanlah ormas keagamaan karena tidak terafiliasi dengan Ahmad Mosshadeq, pimpinan Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Mosshadeq hanya dianggap sebagai guru. Gafatar pun tidak pernah membuat agama baru.

(Baca: Kemenag Kirim Pemuka Agama untuk Ajak Eks Gafatar Berdialog)

Maka dari itu, Sudarto mempertanyakan alasan Gafatar tidak juga mendapat legalitas dari pemerintah.

"Kenapa mereka tidak diberikan izin atau legalitas karena salah satu anggotanya pernah terlibat dengan NII (Negara Islam Indonesia)?" ungkap Sudarto.

Kompas TV Gafatar Punya Struktur Pemerintahan Sendiri?


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com