Jokowi Pantau Pro-Kontra Kereta Cepat

Menurut Johan, evaluasi itu juga berkaitan dengan munculnya kritik dari masyarakat dan beberapa anggota DPR mengenai izin kereta cepat tersebut.

"Tentu ada evaluasi secara terus-menerus yang akan dilakukan Presiden. Nanti akan ada rapat berkaitan dengan soal itu," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/1/2016).

Johan mengakui, selain muncul kritik masyarakat dan anggota DPR, terdapat juga perdebatan antara Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan menteri lain yang berkaitan.

"Memang ada yang kita lihat, ada perdebatan antarmenteri terkait, antara Menhub dan yang lain," ujarnya.

Koordinasi terkait perizinan

Terkait perizinan, kata Johan, Jokowi berharap Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkoordinasi dengan baik.

Ia memastikan bahwa Presiden telah menerima laporan mengenai respons yang berkembang setelah acara groundbreaking kereta cepat.

"Proses ini sebenarnya jangan dimaknai mendadak. Proyek ini sudah dibicarakan tahun lalu, termasuk amdal," ujarnya.

"Namun, kemudian setelah groundbreaking ini, ada suara-suara yang agak berbeda. Tentu ini menjadi masukan buat Presiden untuk menanyakan kembali kepada menteri yang terkait," ungkap Johan.

Kritik

Rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dikritik karena tidak ada dalam rencana tata ruang wilayah.

Hanya Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dari sembilan kabupaten/kota yang dilintasi telah mencantumkan kereta cepat dalam tata ruangnya.

Kritik itu muncul dalam Sidang Komisi Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, Selasa (19/1/2016), di Jakarta.

Megaproyek itu dinilai mendapatkan keistimewaan dalam proses izin lingkungan, di antaranya terkait dengan dasar hukum kegiatan.