KPU: Pilkada Susulan Kalteng Butuh Anggaran Rp 12 Miliar

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengatakan, saat ini tengah diupayakan adanya penambahan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Kalteng.

Anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 12 miliar.

"Pelaksanaan 27 Januari dengan catatan apabila anggaran tersedia. Kebutuhan anggaran yang mendesak adalah Rp 12 miliar," ujar Husni dalam konferensi pers di Swiss-Bel Hotel, Jakarta, Selasa (5/1/2016).

Menurut Husni, KPU dalam posisi menunggu apakah pemerintah siap atau tidak untuk menyediakan kebutuhan anggaran tersebut.

Ia menambahkan, KPU sebelumnya telah melakukan koordinasi dengan Dirjen Keuangan Daerah terkait kebutuhan anggaran tersebut.

Ditjen Keuangan Daerah tengah mengupayakan anggaran tersebut karena Anggaran Pendapatan dan Belanjaan Daerah (APBD) Kalteng ternyata tengah dalam posisi yang tidak memiliki Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA).

"Sehingga perlu ada upaya lain untuk menyediakan anggaran lain untuk menyediakan anggaran," kata Husni.

Anggaran tersebut, kata Husni, digunakan untuk berbagai keperluan seperti pencetakan ulang formulir C6, keperluan distribusi logistik, dan yang terbesar adalah untuk honor Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).

Adapun untuk pengadaan anggaran tersebut, KPU menyerahkan kepada pemerintah, termasuk apabila akan diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Sementara itu, untuk Kabupaten Fakfak, KPU belum menerima laporan tentang waktu penyelenggaraan pilkada. Namun, menurut Husni, tidak ada laporan kekurangan anggaran dari Kabupaten Fakfak.

"Sepertinya mereka lebih siap," ujar dia.