Tak Penuhi Syarat Selisih Suara, Pengajuan Gugatan Pilkada Tak Langsung Digugurkan

"Kalau seleksi administrasi tidak (langsung dicoret). Karena semua yang kita terima hari ini, akan seluruhnya diberikan kepada hakim. Jadi, kewenangan hakim yang akan menentukan itu," ujar Fajar saat ditemui di Gedung MK Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (23/12/2015).

Untuk diketahui, dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada menyebutkan syarat pengajuan sengketa.

Di dalam Pasal 158 ayat (1) dijelaskan bahwa provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan dua juta jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 persen dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi.

Sementara provinsi dengan jumlah penduduk 2 juta hingga 6 juta, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% persen dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi.

Fajar menambahkan, MK saat ini tengah merinci materi permohonan, termasuk apakah selisih persentase suara melebihi batas yang ditentukan dalam undang-Undang.

"Prinsipnya, kalau kepaniteraan itu menerima semua perkara itu. Jadi soal akan dilanjut atau diputus seperti apa, itu kewenangan hakim," sambungnya.