Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Inspektur Upacara Hari Bela Negara, Ini Pesan Jusuf Kalla

Kompas.com - 19/12/2015, 11:13 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi inspektur upacara peringatan Hari Bela Negara, di Silang Monas, Jakarta, Sabtu (19/12/2015).

Upacara dihadiri oleh ratusan personel TNI/Polri, Pegawai Negeri Sipil, mahasiswa, dan organisasi masyarakat.

Peringatan Hari Bela Negara mengacu pada peristiwa sejarah saat Belanda melakukan agresi militer II 19 Desember 1948.

Pada saat itu, Presiden Soekarno memberi mandat kekuasaan kepada Syafruddin Prawiranegara di Sumatera Barat untuk menjalankan pemerintahan guna mempertahankan NKRI.

Saat Belanda mengumumkan kepada dunia bahwa Indonesia sudah tidak ada lagi, Sjafruddin Prawiranegara berjuang mempertahankan keutuhan NKRI dengan menyuarakan tegaknya Republik Indonesia.

Guna mengenang peristiwa itu, maka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Kepres Nomor 28 Tahun 2006 tentang peringatan Hari Bela Negara setiap 19 Desember.

"Pada momentum tahun ini saya ingin mengajak seluruh rakyat untuk belajar dari sejarah perjuangan bangsa," kata Wapres Kalla dalam pidatonya.

Dalam peringatan Hari Bela Negara tahun ini dikibarkan Bendera Merah Putih ukuran raksasa di tiang Tugu Monumen Nasional.

Bendera ukuran raksasa ini dikibarkan mulai 18-21 Desember 2015.

Sejumlah menteri nampak hadir dalam upacara peringatan Hari Bela Negara. Di antaranya Menteri Pertahanan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com