Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/12/2015, 18:18 WIB
BANDUNG, KOMPAS.com - Program kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) saat ini sudah on track sebagai bagian dari solusi permasalahan bagi TKI. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya inovasi program yang telah diinisiasi oleh BNP2TKI untuk menjawab permasalahan TKI.

Demikian disampaikan Sekretaris Utama BNP2TKI, Hermono, dalam pembukaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) BNP2TKI Tahun 2015 yang mengusung tema Memantapkan Program Prioritas dam Strategis Tahun 2016 di Bandung, Kamis (16/12/2015).

Beberapa inovasi tersebut diantaranya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) TKI, peringkat PPTKIS, poros perbatasan Nunukan untuk mencegah TKI ilegal ke Malaysia, biaya penempatan TKI yang sudah turun secara signifikan, dan banyak lagi. Untuk itu, Hermono mengajak seluruh pejabat dan pegawai BNP2TKI di tahun 2016 untuk berkinerja dengan lebih baik lagi.

"Yang perlu diperhatikan itu kinerja kita, bukan hanya bekerja saja, karena tantangan ke depann akan semakin berat," kata Hermono.

Lebih rinci, Hermono mengatakan, tantangan tersebut ada di masing-masing deputi BNP2TKI. Tantang pertama adalah mekin meningkatnya pengangguran. Untuk itu BNP2TKI akan menjadi solusi kurangnya lapangan pekerjaan di dalam negeri.

Tantangan kedua adalah bisnis proses penempatan TKI menjadi lebih mudah dan murah.

"etiga, pemberdayaan TKI Purna agar menjadikan TKI mandiri dan tidak kembali bekerja di luar negeri," ujarnya.

Adapun rakornis tersebut dihadiri seluruh jajaran pejabat di lingkungan BNP2TKI dan seluruh Kepala BP3TKI/LP3TKI dan P4TKI se-Indonesia, serta Kementerian dan Lembaga terkait seperti KPK, Bareskrim POLRI, Kementerian Luar Negeri, Imigrasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Rakornis itu dilaksanakan untuk mewujudkan komitmen pelayanan penempatan dan perlindungan TKI yang terkoordinasi dan sinergis antara pusat dan daerah.

"Ini upaya untuk membangun komitmen bersama BNP2TKI dalam memantapkan rumusan strategis dan menghasilkan rencana aksi bersama yang implementatif dan terpadu dalam pelaksanaannya sehingga menjadikan BNP2TK lebih baik lagi di 2016, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya," ujar Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Kerjasama, Yunafri Agus.

Yunafri menambahkan, baru-baru ini BNP2TKI memperoleh penghargaan atas capaian kinerja akuntabilitas yang semakin baik dan penilaian publik yang mendapatkan nilai 78, meningkat dibandingkan tahun 2014 yang mendapatkan nilai 62.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com