Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diuji Pertama, Capim KPK Sujanarko Ditantang Tuntaskan Century dan BLBI

Kompas.com - 14/12/2015, 13:56 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur pada Direktorat Pembinaan Jaringan Kerjasama antar Komisi dan Instansi KPK, Sudjanarko menjadi calon pimpinan KPK pertama yang menjalani uji kepatutan dan kelayakan, Senin (14/12/2015).

Berbagai pertanyaan pun dilontarkan anggota Komisi III, mulai dari visi misi hingga tanggapan atas kasus dugaan korupsi besar yang hingga kini menunggu penyelesaiannya.

Misalnya, Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra Muhammad Syafi'i menyoroti anggaran penindakan yang dikeluarkan KPK. Menurut dia, anggaran yang dikeluarkan tidak sebanding dengan kerugian keuangan negara yang berhasil dikembalikan KPK. 

Dia pun menantang Sudjanarko untuk bisa mengungkap kasus korupsi besar seperti BLBI hingga kasus dana bail out Century.

"Masih ada nggak keinginan anda menyelesaikan kasus besar? Kasus BLBI, kasus Century, apakah anda akan menganggap berlalu begitu saja atau bagaimana?" kata Syafi'i di Kompleks Parlemen, Senin (14/12/2015). 

Persoalan BLBI dan Century juga menjadi hal yang dipertanyakan oleh Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa. 

Menurut dia, calon pimpinan KPK periode sebelumnya juga pernah menjanjikan penyelesaian kasus-kasus tersebut. Namun kenyataannya, janji mereka justru jalan di tempat. 

Meski ditantang untuk mengungkap kasus-kasus besar itu, Sudjanarko belum memberikan tanggapan secara khusus soal ini. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com