Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Laporkan Sudirman Said ke Polisi, Novanto Dinilai Panik

Kompas.com - 11/12/2015, 14:09 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Sebastian Salang, berpendapat, langkah Ketua DPR RI Setya Novanto yang melaporkan Menteri ESDM Sudirman Said ke polisi merupakan bentuk kepanikan.

"Kita bisa memahami sikap yang disampaikan atau yang dilakukan Pak Novanto adalah bentuk kepanikan dan upaya melakukan serangan balik terhadap Pak SS," ujar Sebastian di Jakarta, Jumat (11/12/2015).

Sebastian mengatakan, sebagai warga negara, Novanto memang berhak melaporkan siapa pun ke polisi. Namun, pada saat yang sama, Novanto dianggapnya "menjilat ludah sendiri".

"Ingat enggak argumentasi Novanto yang mengatakan bahwa sebagai pejabat negara, Sudirman Said tidak boleh mengadukan ke MKD. Nah, sekarang dia mengadukan Sudirman Said ke Kabareskrim. Itu kan sama dengan menjilat ludah sendiri," kata dia.

Menurut Sebastian, saat ini kepolisian juga ditantang apakah mau dipermainkan oleh Novanto atau tunduk di bawah tekanan DPR. (Baca: Istana Yakin Sudirman Said Mampu Hadapi Laporan Novanto ke Bareskrim)

Ia berharap, para aparat penegak hukum dapat menggunakan hati nuraninya dalam memproses kasus ini agar tak berujung "masuk angin".

"Kita akan menyaksikan, bagaimana para aparat penegak hukum kita, baik kejaksaan maupun kepolisian, dalam menjalankan tugas penegakan hukum ini jangan lupa gunakan hati nurani," kata Sebastian.

Novanto melalui pengacaranya, Firman Wijaya, melaporkan Sudirman ke Bareskrim Polri atas tuduhan fitnah, pencemaran nama baik, penghinaan, serta pelanggaran bidang informasi dan transaksi elektronik pada Rabu (9/12/2015).

Padahal, pada 24 November lalu, Novanto mengaku sudah memaafkan Sudirman dan tak akan melaporkannya ke polisi. (Baca: Dulu Memaafkan, Kenapa Sekarang Setya Novanto Laporkan Sudirman Said ke Polisi?)

Mahkamah Kehormatan Dewan dan Kejaksaan Agung masih mengusut kasus tersebut. MKD menangani dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Novanto berdasarkan laporan Sudirman.

Adapun Kejaksaan Agung mengusut dugaan pemufakatan jahat dalam pertemuan antara Novanto, pengusaha Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, pada 8 Juni 2015. (Baca: Jaksa Agung Yakin Akan Ada Tersangka Kasus Pemufakatan Jahat)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com