Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhan: Bayangkan 100 Juta Kader Bela Negara, Itu Daya Penggentar

Kompas.com - 11/12/2015, 06:46 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengklaim, 100 juta kader bela negara yang digagas kementeriannya merupakan daya penggentar bagi pihak-pihak yang ingin mengganggu kepentingan nasional.

Dia membandingkan dengan daya tahan beberapa negara untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya.

"Seratus juta kader bela bangsa. Luar biasa itu. Bayangkan, 100 juta warga Indonesia bersedia membela negaranya dari semua hal yang merugikan negara, luar biasa. Itu daya penggentar," kata Ryamizard, di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (19/12/2015) malam.

Pada 19 Desember mendatang, akan diperingati Hari Bela Bangsa, di Silang Monumen Nasional, Jakarta.

Ryamizard mengatakan, momen ini akan mempertajam penyebaran pemahaman bela bangsa secara massal.

“Suka atau tidak suka, terlepas dari berbagai hal, satu negara di Timur Tengah yang cuma tujuh juta jiwa penduduknya saja bisa begitu rupa mempertahankan kepentingan nasionalnya. Ini pasti ada apa-apanya. Kita bisa jauh lebih mampu dari itu,” kata dia.

Ia menyebutkan, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan ancaman mulai dari narkoba, bencana alam, serangan siber, infiltrasi budaya, penyakit, dan ancaman ideologi.

Ryamizard mengaku, begitu menjabat Menteri Pertahanan, ia menganalisa potensi bahaya bagi Indonesia dari sisi pertahanan.

“Kalau perang dengan negara lain, itu masih sangat jauhlah. Yang bahaya nyata itu ada di depan mata, di antaranya narkoba dan ketidakdisiplinan. Ini nyata,” kata Ryamizard.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com