Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Paris, Indonesia Luncurkan Sistem Penghitungan Emisi Karbon

Kompas.com - 07/12/2015, 05:15 WIB
Kontributor Bengkulu, Firmansyah

Penulis

PARIS, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia meluncurkan sistem penghitungan emisi karbon yang dinamakan Indonesian National Accounting Carbon System (INCAS), Sabtu (5/12/2015).

Peluncuran dilakukan di Global Lanscape Forum (GLF) di Palais de Congres Paris, Perancis, di sela kegiatan KTT Perubahan iklim COP 21, UNFCCC.

Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim, Rachmat Witoelar, dalam sambutannya mengatakan bahwa penghitungan karbon itu berbasis data spasial dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).

"Langkah tersebut membantu Indonesia memantau penurunan emisi dengan target sebesar 29 persen pada 2030," kata Rachmat.

Rachmat menyampaikan, program ini juga atas dukungan CIFOR dan Australian Aid.

INCAS akan bekerja di bawah unit Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Ketua peneliti INCAS, Haruni Krisnawati menyebutkan, sistem ini merupakan penghitungan karbon yang telah memenuhi standar Transparancy, Acuntability, Consistently, Completeness dan Comparable (TACCC).

Sistem ini, kata dia, sebenarnya telah dikembangkan sejak 2011.

INCAS juga dapat digunakan untuk mengukur stok karbon di hutan, gambut, baik yang berada di bawah maupun di atas tanah.

Sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, mengatakan bahwa Indonesia telah meyakinkan negara-negara maju untuk melakukan penghitugan emisi karbon secara transparan.

"Kita telah yakinkan negara maju bahwa Indonesia akan melakukan penghitungan secara transparan dan bertanggung jawab untuk mencapai target 29 persen pengurangan emisi," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com