Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Setya Novanto Miskin Integritas dan Etika"

Kompas.com - 06/12/2015, 09:35 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) meminta Ketua DPR RI Setya Novanto untuk mengingat kembali sumpah jabatan sebagai wakil rakyat.

Permintaan itu disampaikan PIA terkait dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan Setya Novanto.

Koordinator PIA, Ririn Sefsani mengungkapkan, PIA membuat sembilan butir kekecewaan dan tuntutan untuk Setya Novanto terkait kasus ini.

Dalam sembilan poin itu, salah satunya adalah permintaan agar Setya Novanto mengingat kembali sumpah yang diucapkan saat dilantik menjadi anggota DPR.

"Setya Novanto telah mengingkari sumpah jabatan selaku wakil rakyat," kata Ririn, di Taman Suropati, Jakarta Pusat, Minggu (6/12/2015).

Sumpah yang diucapkan seluruh anggota DPR, kata Ririn, berisi janji akan bekerja memenuhi kewajiban, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan.

Selain soal janji anggota DPR, Ririn juga menyampaikan poin lain yang akan disampaikan PIA kepada Setya Novanto melalui Mahkamah Kehormatan Dewan.

PIA menilai Setya Novanto gagal memberi teladan baik, miskin integritas, dan miskin etika.

"Saat seorang pemimpin tidak memiliki integritas, ia tidak lagi layak menjadi panutan siapapun," ujar Ririn.

Selanjutnya, Setya Novanto dinilai tidak mampu menjunjung kebenaran, tidak amanah, dan terindikasi kuat berusaha mencari keuntungan dari kesulitan masyarakat Papua.

"Tindakan Setya Novanto juga jadi warisan buruk untuk generasi penerus. Alih-alih mengakui dan menyesali perbuatannya, Setya Novanto malah menggalang permufakatan untuk menutupi perilaku memalukannya," tegas Ririn.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

Nasional
Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

Nasional
Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

Nasional
Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

Nasional
Gerindra: Memang Anies Sudah 'Fix' Maju di Jakarta? Enggak Juga

Gerindra: Memang Anies Sudah "Fix" Maju di Jakarta? Enggak Juga

Nasional
Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

Nasional
Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

Nasional
Polri Klaim Penyidik Tak Asal-asalan Tetapkan Pegi Setiawan Jadi Tersangka Pembunuhan 'Vina Cirebon'

Polri Klaim Penyidik Tak Asal-asalan Tetapkan Pegi Setiawan Jadi Tersangka Pembunuhan "Vina Cirebon"

Nasional
Menkominfo Janji Pulihkan Layanan Publik Terdampak Gangguan Pusat Data Nasional Secepatnya

Menkominfo Janji Pulihkan Layanan Publik Terdampak Gangguan Pusat Data Nasional Secepatnya

Nasional
Terdampak Gangguan PDN, Dirjen Imigrasi Minta Warga yang ke Luar Negeri Datangi Bandara Lebih Awal

Terdampak Gangguan PDN, Dirjen Imigrasi Minta Warga yang ke Luar Negeri Datangi Bandara Lebih Awal

Nasional
Kapolri Sematkan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo

Kapolri Sematkan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo

Nasional
Dihukum 6 Tahun Bui, Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Pertimbangkan Kasasi

Dihukum 6 Tahun Bui, Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Pertimbangkan Kasasi

Nasional
KPK Periksa Pengusaha Zahir Ali Jadi Saksi Kasus Pengadaan Lahan Rorotan

KPK Periksa Pengusaha Zahir Ali Jadi Saksi Kasus Pengadaan Lahan Rorotan

Nasional
Kominfo Masih Berupaya Pulihkan Gangguan Pusat Data Nasional yang Bikin Layanan Imigrasi Terganggu

Kominfo Masih Berupaya Pulihkan Gangguan Pusat Data Nasional yang Bikin Layanan Imigrasi Terganggu

Nasional
Bulog Mau Akuisisi Sumber Beras Kamboja, Mentan Minta Optimalkan Potensi Domestik

Bulog Mau Akuisisi Sumber Beras Kamboja, Mentan Minta Optimalkan Potensi Domestik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com