Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masinton: PDI-P Tidak Akan Tanggapi Penyebutan Nama Megawati dalam Rekaman

Kompas.com - 03/12/2015, 09:58 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan, partainya tidak akan mempersoalkan nama Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang disebut-sebut dalam rekaman pembicaraan soal pencatutan nama Presiden.

Menurut dia, penyebutan nama tersebut tidak ada kaitannya dengan pembicaraan soal kontrak PT Freeport.

"PDI-P tidak akan menanggapi soal nama Ibu Mega yang ikut disebut. Itu berbeda konteksnya," ujar Masinton kepada Kompas.com, Kamis (3/12/2015).

Penyebutan nama Megawati oleh orang yang diduga adalah Ketua DPR Setya Novanto, kata dia, hanya menceritakan pengalaman saat keduanya berkomunikasi.

Komunikasi tersebut soal pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

"Itu biasa dalam politik, komunikasi itu biasa, lobi-lobi, jadi tidak perlu dipermasalahkan," kata Masinton.

Selain itu, menurut dia, PDI-P tidak melihat penyebutan nama Megawati tersebut sebagai suatu pencemaran yang merugikan partai dan pribadi Megawati.

Sebelumnya, rekaman lengkap percakapan yang diduga antara Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha minyak Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin banyak mengungkap hal baru.

Salah satunya, dalam rekaman yang diputar di sidang Mahkamah Kehormatan Dewan, Rabu (2/12/2015), Setya Novanto menceritakan bagaimana dirinya ditelepon oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar memperjuangkan Budi Gunawan sebagai kepala Polri.

"Akhirnya, saya minta tolong Pak Luhut untuk memulai pemilihan Kapolri. Itu asli, Pak," demikian suara yang diduga milik Setya Novanto.

"Bagaimana itu kita berusaha supaya Budi karena Ibu Mega yang call, yang telepon," ucapnya.

Bahkan, salah satu percakapan menceritakan bagaimana Presiden Joko Widodo dimarahi oleh Megawati karena gagal mencalonkan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Hal itu disebut pernah terjadi di Solo beberapa waktu lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com