Jokowi Minta Dana Bansos Tidak Dijadikan Instrumen Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta aturan pencairan dana bantuan sosial (bansos) dipertegas. Presiden tidak ingin penyaluran dana bansos salah sasaran, apalagi dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

"Harus ada akuntabilitas. Uang yang akan diberikan harus ada laporannya," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/11/2015).

Ia menyebutkan, selama ini pencairan dana bansos belum diawasi secara ketat. Para pengelola anggaran seakan lepas tangan setelah menyalurkan dana tersebut.

"Ini akan diubah secara mendasar dan tidak boleh dana bansos digunakan sebagai instrumen politik, mau pilkada baru dikeluarkan," ujarnya.

Jokowi juga menyoroti kemungkinan adanya ruang abu-abu yang menjadi celah penyelewengan dana bansos oleh kepala daerah atau institusi lainnya. Oleh karena itu, kata Pramono, harus ada ketegasan dalam peraturan soal bansos.