Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komite Pengawas Pelindo II Siap Bersaksi di Pansus

Kompas.com - 24/11/2015, 23:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Pengawas (Oversight Committee) Pelindo II menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan kepada Pansus Pelindo II terkait perpanjangan konsesi Jakarta International Container Terminal (JICT).

“Saya siap untuk dipanggil dan memberikan keterangan, karena memang tugas saya sebagai pengawas. Kalau orang mau tahu soal Pelindo II, ya panggil pengawasnya. Sekarang ini justru public opinionnya sepertinya mau diarahkan ke satu pihak,” kata Lin Che Wei, salah satu anggota komite pengawas Pelindo II, Senin (23/11/2015).

Ia juga mengatakan bahwa, jika ingin mendapatkan informasi yang seimbang, memang sudah seharusnya memanggil Komite Pengawas dan juga Komisaris Pelindo II. Karena secara prosedur tidak ada yang dilanggar dalam proses perpanjangan konsesi JICT,” ujarnya.

Komite Pengawas juga menekankan agar proses perpanjangan kontrak dilakukan secara transparan dan memberikan hasil yang terbaik untuk Pelindo II.

“Kami mengingatkan Pelindo agar mendapatkan harga optimum, dan harus ditawarkan secara baik. Pertimbangan dan concern Pelindo waktu itu adalah keberlangsungan pembangunan. Dan kami juga ingin menjaga agar pembangunan pelabuhan lain terlaksana dengan baik,” katanya.

Perpanjangan konsesi JICT dinilai telah berjalan secara transparan dan memberikan keuntungan yang paling optimal bagi kepentingan Pelindo II dan Indonesia.

Sebagai contoh, kepemilikan saham Pelindo II di JICT kini menjadi mayoritas (51%). Pelindo juga mengantongi pendapatan dari sewa JICT senilai 85 juta dollar AS, naik dua kali lipat daripada kontrak sebelumnya.

Pelindo II juga tidak perlu membayar biaya technical know how sampai tahun 2019 yang besarnya mencapai 41,3 juta dollar AS. Dari perpanjangan ini, Pelindo II mendapat pembayaran uang muka senilai 215 juta dollar AS yang dapat digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur pelabuhan lainnya. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com