Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setya Novanto: Saya Diminta Pertahankan Jabatan Ketua DPR

Kompas.com - 22/11/2015, 00:17 WIB
TANGERANG, KOMPAS.com- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto mengakui mendapat dukungan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) untuk melindungi jabatannya meski ada desakan untuk mundur.

Dia mengatakan, dukungan tersebut berdasarkan hasil pertemuan dirinya dengan pimpinan partai yang tergabung dalam KMP di kediaman Prabowo Subianto kemarin.

"Untuk kasus yang sekarang sedang terjadi, kita serahkan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang saat ini sedang melakukan penyelidikan bersama Bareskrim," kata Setya Novanto saat ditemui dalam acara pembukaan Munas V Gema Mathlaul Anwar di Kota Tangerang, Sabtu (21/11/2015).

Dia mengakui, dirinya sudah menjelaskan seluruh kasus yang sekarang menimpanya kepada pimpinan KMP. (Baca: Aburizal Bakrie: KMP Merasa Setya Novanto Tak Bersalah )

Hadir dalam pertemuan tersebut Amien Rais, Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie dan Pimpinan PKS. "Saya tetap diminta untuk mempertahankan jabatan sebagai Ketua DPR RI," ujarnya.

"Saya juga sudah jelaskan masalah ini kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa tidak ada pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden serta meminta saham PT Freeport Indonesia," tegasnya.

Mengenai penyelidikan oleh MKD, Setya Novanto mengatakan jika dirinya percaya bila MKD akan melakukannya secara independen dan tanpa intervensi. (Baca: Capek, Sejumlah Anggota DPR Akan Ajukan Mosi Tak Percaya Setya Novanto )

Begitu pula dengan mosi tak percaya sejumlah anggota. Dia menganggap hal itu adalah hak setiap orang. "Biarkan saja, karena itu hak setiap orang," ujarnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan Setya Novanto kepada MKD atas pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden untuk meminta saham kepada PT Freeport Indonesia.

Sudirman juga telah memberikan bukti berupa rekaman percakapan dan transkrip pembicaraan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com