Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Tolak Renegosiasi Perpanjangan Kontrak Freeport

Kompas.com - 21/11/2015, 07:22 WIB
MEULABOH, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengindikasikan bahwa dirinya menolak renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia untuk mengeksploitasi tambang di Papua.

Hal itu tersirat dari salah satu bagian dalam kuliah umum yang ia sampaikan saat mengunjungi Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Aceh Barat, Jumat (21/11/2015), dengan tema "Pendidikan untuk Memperkokoh Jati Diri Bangsa".

"Saya sebetulnya tidak mau banyak berkomentar soal Freeport ini, tapi saya itu mempertanyakan kenapa sedikit-sedikit mereka itu perpanjang kontrak," katanya di hadapan mahasiswa Bumi Rencong tersebut.

"Kalau terus menerus diperpanjang itu, bagaimana kita bisa mengelola sendiri?" ujarnya.

Padahal menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera itu, pertambangan emas itu bukan sesuatu yang terlalu canggih.

"Tambang emas itu teknologi kampungan, tidak ada sedikitpun sophisticated-nya, cuma keruk-keruk tanah dikumpulkan lalu dicari emasnya," kata Fahri.

Fahri lantas bercerita masa-masa ia masih tumbuh di kampung halamannya di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dan pernah menjalani kegiatan sebagai penimbang emas yang menerima hasil dari para penambang tradisional.

"Memang mencari emas itu teknologinya begitu-begitu saja, begitu-begitu saja kok ya terus perpanjangan. Mentalitasnya di mana?" pungkas Fahri.

Kontrak karya penambangan emas Freeport di Papua akan berakhir pada 2021. Pemerintah harus memutuskan kelanjutan penambangan di sana dengan perpanjangan kontrak atau tidak dua tahun sebelumnya atau 2019.

Proses negosiasi perpanjangan kontrak karya itu saat ini tengah menjadi polemik setelah munculnya dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ketua DPR Setya Novanto dilaporkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ke majelis kehormatan karena hal itu.

Setya Novanto melakukan tiga kali pertemuan dengan petinggi Freeport dan pengusaha Muhammad Riza Chalid. Dalam salah satu pertemuan, Setya Novanto menyebut minta saham untuk Presiden dan Wakil Presiden serta bagian di proyek pembangkit listrik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Nasional
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Nasional
PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com