Kalla Anggap Sudirman Said Salah jika Tahu Aksi Novanto Tapi Tak Dilaporkan

KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla terus memberikan dukungan kepada Menteri ESDM Sudirman Said yang melaporan Ketua DPR Setya Novanto atas tuduhan pencatutan nama Presiden dan Wapres ke Freeport demi kelancaran renegosiasi kontrak karya.

Kalla mengaku telah bertemu Sudirman Said sebelum dia melaporkan Setya Novanto kepada MKD. Saat itu Kalla meminta Sudirman bisa bertanggung jawab terhadap laporan itu.

"Saya sampaikan ke Sudirman, 'Apa yang Anda katakan itu fakta atau tidak?," kata Kalla saat berada di Manila, dalam rekaman pernyataan Kalla yang dikirim Juru Bicara Wapres, Husain Abdullah, Kamis (19/11/2015).

"Dia (Sudirman) bilang, 'Fakta, dapat dipertanggungjawabkan'," ucap Kalla.

Karena itu Kalla pun minta Sudirman harus transparan dalam melakukan aksi pelaporan pencatutan nama Presiden dan Wapres.

Sebab, Sudirman bisa dianggap salah jika tahu peristiwa itu, namun tetap membiarkannya terjadi.

"Kalau tidak nanti dia kena. Saya bilang, 'Kalau pejabat, dia mengetahui ada pelanggaran di departemennya, dibuat oleh orang-orang tidak benar kemudian dia diaman, siapa yang salah?'. Dia (pejabat itu) yang salah," tutur Kalla.

"Karena itulah, daripada salah, ya harus di-clear-kan," ucapnya.

Bahayakan negara

Kalla pun menilai aksi pencatutan nama Presiden dan Wapres bisa membahayakan negara.

"Karena jika benar akan berbahaya apalagi dengan orang asing dan perusahaan besar," ucapnya.

Wapres mengatakan, jika permasalahan tersebut tidak selesai dan jelas, akan menyebabkan hilangnya kepercayaan para investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Terlebih, Setya Novanto diduga membawa nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden terkait hal tersebut.

(Baca: Kalla Nilai Pencatutan Nama Presiden-Wapres Bahayakan Negara)

Menurut Jusuf Kalla, karena menyangkut nama petinggi negara, akan merusak citra Indonesia khususnya di mata para investor.

Jika para investor tidak lagi percaya dengan pemerintah, maka negara yang dirugikan.

"Karena menyangkutkan Presiden dan Wapres untuk urusan komisi-komisi dan sebagainya, itu berbahaya, itu menghina," tutur Kalla.