Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
ADVERTORIAL

Jangan Jadikan Kepentingan Pribadi Menghambat Pembangunan Negeri

Kompas.com - 18/11/2015, 12:08 WIB
advertorial

Penulis

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, kini harus dipertanyakan perannya dalam masyarakat. Apakah sudah direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari? Masyarakat Indonesia masih menganggap Pancasila sebagai budaya saja sehingga belum benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Begitu pula dengan pembangunan negara, Pancasila seharusnya dapat menjadi dasar untuk membangun negeri ini. Untuk menjadikan negara ini maju dan berhasil, alangkah baiknya jika menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam pembangunan. Pada awal kemerdekaan Indonesia, Pancasila selalu digunakan untuk dasar membangun negeri, tapi bagaimana dengan sekarang?

Hal tersebut diutarakan oleh Ketua MPR RI dalam sambutannya di Seminar Nasional Badan Pengkajian MPR dengan tema Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional pada Rabu, (18/11/2015) di Gedung Nusantara IV, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta. Acara ini terselenggara berkat kerja sama MPR RI dengan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Pembangunan di Indonesia saat ini berdasarkan multi pemerintahan bukan Pancasila atau Undang-Undang Dasar. Setiap ganti pemerintahan, program pembangunan juga ikut berganti. “Masing-masing Presiden mempunyai visi dan misi sendiri. Bahkan kepala daerah seperti Bupati dan Walikota sekarang tak mudah diatur oleh Gubernur sehingga koordinasi pembangunan di provinsi sulit terjadi,” tutur Zulkifli Hasan.

Beliau mengungkapkan bahwa saat ini ada UU RPJM dan RPJP, tetapi menurutnya hal itu tidak mengajak partisipasi secara luas sehingga undang-undang tidak dijadikan acuan. Zulkifli juga menyatakan bahwa 18 tahun reformasi berjalan, pembangunan dilakukan secara masing-masing. “Program pembangunan dilakukan secara masing-masing dan lima tahunan,” ujarnya.

Dalam kesempatan kali ini, beliau menuturkan bahwa Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, seolah-olah hanya urusan MPR saja. Menurut beliau Sosialisasi 4 Pilar merupakan tugas bersama. “Saya mengucapkan terima kasih pada ICMI yang pada pagi itu ikut mensosialisasikan 4 Pilar kepada anggotanya dan pada mahasiswa,” ujar Zulkifli.

Senada dengan pembangunan negeri, Zulkifli Hasan pribadi mendukung pemerintahan dalam menjalankan pembangunan negeri. Hal tersebut ditunjukkan dengan kunjungannya ke kediaman Megawati Soekarno Putri bersama dengan Wiranto.

Zulkifli juga ikut mendukung Kerja Sama Partai-Partai Pendukung Pemerintah untuk mengurangi beban berat bangsa Indonesia dalam berbagai bidang. “Bersama-sama saja belum tentu sukses, apalagi kalau tidak bersama-sama. Untuk itu saya mendukung Pemerintah dan berharap dapat mengurangi beban berat masyarakat tersebut,” pungkas Zulkifli. (Adv)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com