Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bareskrim Cek Lokasi Proyek Pertamina Foundation yang Diduga Fiktif

Kompas.com - 11/11/2015, 08:15 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri melakukan tinjauan lapangan sejumlah lokasi proyek penanaman 100 juta pohon yang dilakukan Pertamina Foundation di Jawa Timur.

Peninjauan tersebut dalam rangka pengusutan perkara dugaan korupsi di tubuh Pertamina Foundation melalui proyek itu. Diduga Negara telah dirugikan hingga mencapai Rp 126 miliar.

"Sejak Senin (9 November 2015) kemarin ada tim berangkat ke Pasuruan dan Bondowoso, Jawa Timur untuk cek lapangan," ujar Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Pencucian Uang Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Golkar Pangarso, Selasa (10/11/2015) kemarin.

Golkar mengatakan, tim penyidik juga akan meninjau lokasi proyek penanaman pohon di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Penyidik, kata Golkar, ingin memastikan apa seluruh proyek penanaman sudah sesuai dengan perencanaan atau sebaliknya, fiktif.

Golkar belum mau mengungkapkan apa hasil dari peninjauan lapangan selama tiga hari ini.
Yang jelas, kata Golkar, hasil peninjauan di lapangan ini berguna untuk perkembangan pengusutan perkara tersebut.

Diwawancarai terpisah, Kepala Bagian Analisis dan Evaluasi (Anev) Bareskrim Polri Kombes Hadi Ramdhani mengatakan, hasil peninjauan lapangan itu akan dijadikan bahan pertanyaan pemeriksaan tersangka dalam perkara itu, Nina Nurlina Pramono.

"Rencananya kan akhir bulan dia (Nina) akan kami periksa. Ya materinya seputar apa yang sudah didapat penyidik," ujar Hadi.

Hadi berharap Nina datang dan memberikan keterangan di depan penyidik terkait perkara yang tengah menjeratnya.

Kasus ini naik ke tahap penyidikan, September 2015. Penyidik menemukan data bahwa Pertamina Foundation mengucurkan ratusan miliar untuk program penanaman 100 juta pohon.

Penanaman itu melibatkan relawan di penjuru Indonesia. Penyidik menduga ada pemalsuan tanda tangan relawan sehingga uang proyek diduga digelapkan.

Belum ada hasil audit perkiraan kerugian Negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com