Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KBRI Washington Bantah Pertemuan Jokowi-Obama Dibantu Konsultan Asing

Kompas.com - 07/11/2015, 15:45 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar Republik Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat, Budi Bowoleksono mengatakan bahwa pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Barack Obama tidak difasilitasi oleh konsultan pelobi.

Ia mengungkapkan itu untuk membantah pemberitaan adanya bantuan dari konsultan asing dengan mahar puluhan ribuan dollar AS untuk mempertemukan kedua kepala negara.

"Adanya spekulasi yang menyatakan bahwa pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Obama difasilitasi oleh lobbyist sangat tidak berdasar," kata Budi melalui pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (7/11/2015).

Budi menjelaskan bahwa kedatangan Jokowi ke Amerika Serikat merupakan undangan dari Obama.

Undangan itu disampaikan di sela-sela pertemuan APEC di Beijing, China, November 2014.

Selain itu, Presiden Obama menyampaikan undangan resmi kepada Jokowi pada 16 Maret 2015. Surat balasan untuk Obama disampaikan Presiden Jokowi pada 19 Juni 2015.

Dalam suratnya, Jokowi menyatakan akan berkunjung ke Washington DC pada 26 Oktober 2015 sesuai dengan waktu yang disepakati kedua negara.

Budi juga menampik anggapan bahwa KBRI tidak mampu menyukseskan kunjungan Presiden Jokowi. Ia menilai anggapan itu tidak merefleksikan fakta sesungguhnya.

Menurut Budi, sejak November 2014, sesuai instruksi Menlu RI, KBRI Washington DC telah mempersiapkan kunjungan Presiden Jokowi ke AS. Persiapan meliputi penyusunan program agar kunjungan menghasilkan sesuatu yang konkret.

Sebelum kedatangan Jokowi di AS, KBRI Washington DC memfasilitasi berbagai kunjungan pejabat Indonesia ke AS maupun pejabat AS ke Indonesia, termasuk kunjungan 7 anggota Kongres AS dan 4 Senator Senior Amerika Serikat.

Kunjungan Jokowi juga selalu dikoordinasikan dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan serta Menteri Luar Negeri RI.

"KBRI memfasilitasi tidak kurang dari 6 kunjungan bisnis dari berbagai perusahaan besar di Amerika Serikat ke Indonesia. Duta Besar telah bertemu setidaknya dengan hampir 100 anggota Kongres dan Senator AS untuk menjelaskan arti penting kunjungan dan meminta dukungan suksesnya kunjungan Presiden RI," kata Budi.

Untuk memastikan hasil konkret kunjungan Presiden Jokowi ke AS, kata Budi, KBRI Washighton DC telah membahas berbagai hasil kunjungan yang bersifat strategis dengan AS.

Kesepakatan di bidang pertahanan, maritim, dan energi merupakan hasil konkret beserta kesepakatan bisnis lebih dari 20 miliar dollar AS.

"Terkait dengan pemberitaan penggunaan lobbyist di Amerika Serikat, meskipun lobbyist merupakan bagian dari kehidupan politik di Amerika Serikat, pemerintah RI sejak dilantik pada Oktober 2014 tidak pernah menggunakan lobbyist di Amerika Serikat," kata Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com