Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Polisi Perlu Usut Penyebar Foto Rekayasa Presiden dan Suku Anak Dalam

Kompas.com - 03/11/2015, 16:29 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai kepolisian harus tetap mengusut penyebar rekayasa foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat bertemu Suku Anak Dalam di Jambi, beberapa waktu lalu. Pasalnya, dengan penyelidikan, maka kebenaran akan terkuak.

"Bahwa itu oleh kepolisian diusut, ya perlu, supaya (masyarakat) mengetahui kebenarannya," ujar Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (3/11/2015).

Wapres meyakini bahwa Presiden Jokowi tak akan mengadukan orang yang menyebar foto tersebut kepada pihak kepolisian. Istana sendiri sudah memberikan respons atas polemik foto tersebut.

Meski penyebaran itu dianggap melanggar etika, Istana memastikan bahwa Presiden tidak akan membawa masalah ini ke jalur hukum. (Baca: Fakta di Balik Tudingan Rekayasa Jokowi dan Suku Anak Dalam yang Menyesatkan)

"Presiden secara sungguh-sungguh ingin mengangkat persoalan Suku Anak Dalam tanpa pretensi apa-apa. Dengan demikian, kami tak akan melaporkan kepada polisi," Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Senin (2/11/2015).

Dua foto Presiden Joko Widodo saat berdialog dengan Suku Anak Dalam ramai diperbincangkan di media sosial. Dua foto yang beredar di media sosial itu disusun dalam satu bingkai dengan penempatan yang satu ada di atas dan yang satunya di bagian bawah.

Persoalan muncul ketika pada foto di atas diberi teks, "Sebelum mulai kita briefing dulu bapak-bapak...sebentar lagi kostumnya dibuka ya...biar seperti suku anak dalam". (Baca: Isu Rekayasa Foto Suku Anak Dalam Dianggap sebagai Pembunuhan Karakter Jokowi)

Sementara itu, foto bagian bawah diberi teks, "Hadap ke saya semua biar kelihatan nyata".

Tidak hanya itu, bagian kepala dari lima orang laki-laki yang ada pada kedua foto tersebut juga diberi lingkaran berwarna, masing-masing merah, putih, kuning, biru, dan hijau.

Pesan yang ingin disampaikan, seolah-olah lima laki-laki di situ adalah orang yang sama dan disuruh Presiden untuk berperan menjadi warga Suku Anak Dalam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com