Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menpan RB: Ubah Pola Pikir dari Priyayi Jadi Pelayan

Kompas.com - 02/11/2015, 14:45 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan, reformasi birokrasi berhasil jika pelayanan aparatur negara kepada masyarakat telah meningkat. Untuk itu, perlu adanya perubahan pola pikir pejabat negara, dari dilayani menjadi melayani.

"Pola pikir itu harus diubah dari priyayi menjadi pelayan. Serta bekerja, bekerja, dan bekerja untuk kesejahteraan bersama," kata Yuddy, saat memberikan sambutan dalam kegiatan Penandatanganan dan Pencanangan Zona Integritas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/11/2015).

Hadir dalam kegiatan itu Ketua DPR Setya Novanto, Sekjen DPR Winantuningtyastiti, Ketua BPK Harry Azhar, dan Ketua sementara KPK Taufiequrrahman Ruki.

Yuddy mengatakan, peningkatan pelayanan tersebut harus dilakukan oleh seluruh kementerian dan lembaga, tak hanya DPR.

Selain itu, lanjut Yudi, kunci lain dari terwujudnya reformasi birokrasi adalah sistem tata kelola keuangan yang baik. Pemerintah kini sedang mennggalakkan program penghematan anggaran. Sejumlah kebijakan pun telah dikucurkan untuk mewujudkannya, seperti larangan menggelar rapat di hotel, penghematan anggaran dinas serta anggaran sarana kerja.

"Selain itu dalam upaya pencegahan korupsi pemerintah juga telah mengeluarkan dua kebijakan yaitu Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, serta kewajibban melaporkan LHK Aparatur Sipil Negara (LHKASN)," ujarnya.

Khusus LHKASN, pemerintah sedang menyusun formulir yang lebih sederhana dari LHKPN yang diserahkan pejabat negara kepada KPK. Selanjutnya, LHKASN itu akan diserahkan kepada pimpinan kementerian dan lembaga masing-masing dan dapat dijadikan bahan rujukan untuk promosi.

Sementara itu, Ketua BPK Harry Azhar mengapresiasi, langkah Setjen DPR yang menandatangi pakta zona integritas. Menurut dia, pakta tersebut dapat dijadikan rujukan sebagai upaya peningkatan dan pengawasan penggunaan anggaran.

Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, pakta integritas itu merupakan produk hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh penghuni DPR. Ia menegaskan, pihaknya akan memberikan perhatian lebih terhadap peningkatan kinerja sistem birokrasi dan pelayanan

"Dengan penandatanganan ini, seluruh anggota DPR, kita patuh terhadap aturan, disiplin dan dukung produk hukum yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi," kata Novanto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com