Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Menyadari Dampak Bencana Asap terhadap Kesehatan

Kompas.com - 01/11/2015, 10:36 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyadari bahwa dampak bencana asap terhadap kesehatan warga bersifat jangka panjang. Oleh karena itu, Wapres menekankan agar bencana asap yang muncul akibat kebakaran lahan ini segera diselesaikan.

"Korban asap ini sebenarnya bukan hanya terjadi hari ini tetapi jangka panjang. Akibatnya kalau kita tidak selesaikan segera, asap yang dihirup itu bisa saja hari ini langsung orang sakit, tetapi bisa juga jangka panjang," kata Kalla di Masjid Istiqlal Jakarta selesai mengikuti shalat istisqa atau minta hujan, Minggu (1/11/2015).

Shalat minta hujan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah meminta pertolongan Yang Maha Kuasa dalam menghadapi bencana asap akibat pembakaran lahan. Shalat ini juga diikuti sejumlah menteri Kabinet Kerja, di antaranya Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Pendayagunaan Aparatuer Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, dan Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir.

Turut pula Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan versi Musyawarah Nasional Surabaya Romahurmuzy, serta Ketua Majelis Ulama Indonesia Maruf Amin dalam shalat minta hujan ini.

Wapres mengatakan, anak-anak yang terkena dampak asap cenderung berpotensi mengidap penyakit lainnya ketika dewasa. Oleh karena itu, pemerintah terus memaksimalkan upaya penanggulangan bencana, termasuk dengan melakukan evaluasi.

Selain upaya pemadaman titik api, pemerintah bakal melakukan restorasi atau perbaikan fungsi lahan gambut sebagai upaya jangka panjang.

"Karena ada asap itu yang terbesar datang dari lahan gambut atau hutan jangka panjang, maka sebabnya harus diselesaikan. Tadi antara lain penyelesaiannya kebakaran dan kedua restorasi kepada gambut itu secara nasional," sambung Kalla.

Menurut Kalla, rencana konferensi ini dikoordinasikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan.

"Dan, diatur oleh kehutanan karena harus kita punya kesepakatan nasional dulu, baru apa nanti ditanya dengan dukungan internasional karena butuh teknologi ini," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Nasional
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Nasional
PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com