Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Segera Gelar Konferensi Internasional untuk Restorasi Lahan Gambut

Kompas.com - 26/10/2015, 16:17 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah segera menggelar konferensi internasional terkait lahan gambut. Melalui konferensi ini, pemerintah akan menghimpun masukan para ahli internasional dalam rangka mengupayakan restorasi lahan gambut.

Restorasi lahan gambut ini merupakan upaya menanggulangi kebakaran lahan dalam jangka panjang.

"Langkah-langkah yang dilakukan Bapak Wapres (Jusuf Kalla) tadi, kita akan segera melakukan konfrensi internasional mengenai gambut. Kita akan undang ahli-ahli masalah gambut bahwa ini memang bukan hanya masalah Indonesia saja, tetapi juga masalah internasional," kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (26/10/2015).

Menurut dia, konferensi tersebut rencananya digelar pekan ini dan dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Tidak perlu besar-besar, mungkin beberapa puluh orang, tetapi ahlinya, ahli-ahli gambut," sambung Luhut.

Dari hasil konferensi ini, menurut Luhut, pemerintah akan membuat perencanaan terkait langkah-langkah restorasi lahan gambut ke depannya.

Pemerintah berharap munculnya kesadaran dari dunia internasional untuk berpartisipasi melakukan restorasi lahan gambut mengingat gambut di Indonesia merupakan salah satu yang terluas di dunia.

Luhut memperkirakan restorasi lahan gambut ini akan memakan waktu selama tiga hingga lima tahun ke depan.

"Karena tidak mudah, sudah beberapa kejadian. Bapak Wapres menekankan betul masalah restorasi sehingga menjadi sangat urgent. Kami akan segera tindaklanjuti perintah Bapak Wapres tadi," kata Luhut.

Di samping itu, Luhut menyampaikan bahwa Wapres mengarahkan agar penanggulangan bencana asap salah satunya dilakukan dengan menggunakan penggunaan teknologi kimia.

Sejauh ini, menurut Luhut, pemerintah telah menggunakan teknologi bahan kimia, tetapi memang belum maksimal.

"Tetapi sekarang lebih dalam lagi sehingga operasi kita ini, operasi pemadaman, operasi kemanusiaan dan restorasi itu berjalan seimbang," kata Luhut.

Presiden sebelumnya mengingatkan jajaran di bawahnya agar tidak memberikan izin penggunaan lahan di areal gambut untuk kepentingan apa pun. (baca: Jokowi: Harus Keras soal Izin Gambut!)

Jokowi memfokuskan areal gambut yang mudah terbakar dan banyak ditemui di kawasan Kalimantan dan Sumatera itu segera direstorasi. (baca: Jokowi Instruksikan Kementerian LHK Tak Terbitkan Izin di Lahan Gambut)

"Untuk lahan gambut saya perlu sampaikan untuk menteri LH, tidak ada izin baru gambut. Review izin-izin lama. Sudah harus keras kita. Yang belum buka, tidak boleh buka!" tukas Jokowi saat memimpin rapat terbatas soal kebakaran hutan dan lahan di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (23/10/2015).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menginstruksikan agar pihak terkait melakukan restorasi di lahan gambut. (baca: Jokowi Imbau Evakuasi Korban Asap Tak Perlu ke Luar Kota, Cukup di Kantor Pemda)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com