Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei CSIS: Publik Ingin Kabinet Diisi Kalangan Profesional

Kompas.com - 25/10/2015, 18:20 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Centre for Strategic and International Studies mencatat, mayoritas publik merasa saat ini perlu ada reshuffle atau perombakan Kabinet Kerja.

Hasil survei itu juga menunjukkan bahwa publik lebih menginginkan kabinet diisi oleh kalangan profesional daripada kalangan partai politik.

Sebanyak 52,7 persen responden pada survei itu setuju bahwa saat ini perlu ada reshuffle kedua. Adapun 42,3 persen yang memandang tidak perlu dan sisanya tidak menjawab.

Sebanyak 63,4 persen responden mendukung apabila reshuffle mengakomodasi kalangan profesional.

Adapun 66,4 persen obyek survei menolak jika Presiden Jokowi kembali memasukkan kader PDI-P dalam kabinet. Sebanyak 50,5 persen responden menolak apabila partai lain dalam Koalisi Indonesia Hebat bergabung ke kabinet.

"Kepercayaan publik terhadap kalangan profesional lebih tinggi dibandingkan kalangan dari parpol. Publik lebih percaya dengan kalangan profesional," kata peneliti CSIS, Arya Fernandez, dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (25/10/2015).

Meski demikian, Peneliti Senior CSIS J Kristiadi menyarankan agar Jokowi tetap mengakomodasi kalangan parpol dalam penyusunan kabinet. Hal ini dipandang perlu untuk mengonsolidasikan kekuatan di parlemen.

Selain Partai Amanat Nasional yang baru bergabung ke dalam pemerintahan, Kristiadi menilai Demokrat yang berstatus sebagai penyeimbang juga perlu dipertimbangkan dalam kabinet.

"PAN dan Demokrat bisa diajak kompromi dibandingkan dengan lainnya. Demokrat pun akan lebih nyaman berkomunikasi dengan KIH daripada KMP," ujar Kristiadi.

Akan tetapi, jika ingin merangkul Demokrat, Jokowi perlu memperhatikan kenyamanan PDI-P sebagai partai pendukung, terutama Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Survei CSIS ini dilakukan pada 14-21 Oktober 2015 melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner trstruktur. Jumlah responden sebanyak 1183 orang yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia. Survei menggunakan multi-stage random sampling, margin of error sebesar +/- 2,85 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com