Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Makin Kencang Digoyang, Risma Makin Naik"

Kompas.com - 24/10/2015, 18:10 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Munculnya isu keterlibatan mantan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kasus Pasar Turi, Surabaya dinilai bermuatan politik.

Dugaan ini diperkuat dengan perbedaan pernyataan antara pihak Kepolisian dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

"Itu artinya politis. Masak dua penegak hukum bisa beda pendapat," kata pengamat komunikasi politik Tjipta Lesmana di Jakarta, Sabtu (24/10/2015).

Sejak awal, menurut Tjipta, Risma kerap diganjal pihak tertentu agar langkahnya dalam mengikuti pencalonan kembali Wali Kota Surabaya tidak semulus rencananya.

Ia mengingatkan akan hampir batalnya Risma mencalonkan diri sebagai Wali Kota Surabaya karena larangan calon tunggal dalam pilkada.

Sebelum larangan itu dianulir MK, Risma terancam menjadi calon tunggal karena tidak adanya pasangan calon yang mendaftarkan diri untuk menantangnya.

"Risma dari dulu digoyang-goyang terus, kan hampir batal karena dia calon tunggal tapi untung putusan dari MK."

"Jadi keliatan sekali masih banyak kekuatan politik yang ingin mengagalkan Risma karena kalau Risma maju, 90 persen dia akan terpilih lagi sebagai walikota," kata Tjipta.

Terakhir, Risma dikait-kaitkan dengan kasus Pasar Turi, Surabaya. Ia diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pembangunan tempat penampungan sementara untuk pedagang di Pasar Turi.

Informasi ini berawal dari pernyataan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jatim Romy Arizyanto yang mengatakan bahwa pihaknya telah menerima SPDP Nomor B/415/V/15/Reskrimum Polda Jatim.

Di dalam SPDP itu, kata Romy, hanya ada satu tersangka, yaitu Risma. Namun, status tersangka ini dibantah Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti. Menurut Badrodin, kasus itu sudah dihentikan karena tidak cukup alat bukti.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim Komisaris Besar Wibowo menggelar jumpa pers dan mengatakan bahwa Polda Jatim tidak menetapkan Risma sebagai tersangka.

Terkait kasus ini, Tjipta yakin elektabilitas Risma tidak terganggu. Menurut dia, Risma justru akan semakin kuat jika terus digoyang isu miring.

"Makin kencang digoyang, Risma akan makin naik. Makin digoyang, masyarakat Surabaya makin mencintai, mantap dengan Risma," ujar Tjipta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Angota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Angota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com