Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Evakuasi Warga, Luhut Bantah Pemerintah Menyerah Lawan Asap

Kompas.com - 23/10/2015, 22:46 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya penanganan bencana asap mulai diarahkan pada evakuasi warga yang terdampak kabut asap. Hal ini dilakukan karena api diperkirakan tak akan padam hingga tiga minggu ke depan.

Segala upaya pemadaman tak membuahkan hasil meski sudah dicoba dengan berbagai cara, seperti water bombing, gel, hingga pembangunan kanal. Namun, pemerintah tak menyerah melawan api.

"Pemadaman jalan terus. Jangan salah, kami tadi sudah melihat pemadaman dengan pesawat Be 200, sangat efektif di OKI (Ogan Komering Ilir), bisa 40 sorti per hari. Hasilnya cukup baik, angkut 12 sampai 15 ton," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan usai rapat koordinasi di kantornya, Jumat (23/10/2015).

Luhut menyatakan tidak bisa langsung menyebutkan target waktu pemadaman. Sebab, pemadaman akan sangat bergantung pada hujan yang bisa membasahi kembali lahan gambut.

"Kami berharap dengan hujan. Karena hujan bisa netralisasi gambut ke bawah," kata mantan Kepala Staf Presiden itu.

Hari ini, Luhut melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah menteri seperti Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Wakapolri Komjen Budi Gunawan, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Willem Rampangilei.

Rapat soal asap kemudian dilanjutkan dengan pertemuan bersama 20 orang pengusaha sawit dan pemegak izin hutan tanam industri (HTI).

Luhut menyatakan evakuasi siap dilakukan ke tempat-tempat penampungan sementara yang masih berada di dalam kota. Pengusaha juga akan membantu menyediakan penyaring udara untuk tempat penampungan itu dari dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com