Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setara Institute Khawatir Ada Militerisasi Sipil dalam Program Bela Negara

Kompas.com - 21/10/2015, 13:20 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Setara Institute Aminudin Syarif mengatakan, program bela negara yang digagas Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dikhawatirkan akan menimbulkan upaya untuk melakukan militerisasi sipil.

Sebab, peran TNI di masyarakat secara langsung saat ini mulai berkurang, terutama pascareformasi 1998.

"Kami khawatir ada upaya-upaya militerisasi sipil, yang justru bertentangan dengan aspek supremasi sipil itu sendiri," kata Syarif saat menyampaikan keterangan di Jakarta, Rabu (21/10/2015).

Ia melihat, saat ini ada berbagai upaya untuk mengembalikan peran TNI pada institusi sipil, seperti munculnya gagasan penyidik TNI untuk memperkuat kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. (Baca: Sudah Ada 67 Juta Kader Bela Negara, Target 100 Juta Kader Dianggap Realistis)

"Padahal, pelibatan TNI di institusi sipil bertentangan dengan amanat reformasi," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Pengurus Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menduga, melalui program bela negara, Presiden Jokowi ingin mencari dukungan politik dari TNI.

Sebab, meski didukung lima partai politik, baik di pemerintahan maupun di parlemen, dukungan itu dirasa belum kuat. (Baca: Kemenhan: Bela Negara Bukan Wajib Militer, Tak Ada Angkat Senjata)

"Seperti kita tahu, basis dukungan Jokowi saja, PDI-P, kadang suka nyerang, dan dukungan di parlemen pun kurang kuat," ujarnya.

Ia menambahkan, TNI sudah lama ingin masuk ke masyarakat. Sebab, dominasi TNI yang ada saat ini tidak seperti sebelum era reformasi. (Baca: Program Bela Negara Dibagi Tiga Kategori, Ini Penjelasannya)

"Fraksi TNI dihapus, dwifungsi ABRI dihapus. Lalu tanggung jawab TNI tak lagi berada di bawah Presiden, tapi ke Kementerian Pertahanan. Ini seakan TNI kalah dengan polisi," ujarnya.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sebelumnya menjelaskan pentingnya program bela negara yang akan segera diperkenalkan kembali oleh kementeriannya. (Baca: Menhan: Bela Negara Bukan Latihan Wajib Militer)

Menurut dia, konsep bela negara itu bukanlah dalam arti wajib militer, melainkan menanamkan rasa rela berkorban bagi bangsa dan negara.

"Tujuan bela negara adalah untuk mengubah perilaku supaya dia bangga kepada bangsanya, dia cinta kepada bangsa dan negara, dan akhirnya siap bekerja untuk bangsa dan negaranya, bila perlu mati untuk negaranya, berkorban. Itu muaranya, tujuannya, prosesnya ya ada," kata Ryamizard.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Nasional
Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Nasional
Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

Nasional
Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

Nasional
Temui Jokowi, GP Ansor Beri Undangan Pelantikan Pengurus dan Bahas Isu Kepemudaan

Temui Jokowi, GP Ansor Beri Undangan Pelantikan Pengurus dan Bahas Isu Kepemudaan

Nasional
Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Akan Jalankan Tugas Khusus dari Jokowi

Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Akan Jalankan Tugas Khusus dari Jokowi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, Jusuf Kalla Tiba di Pengadilan Tipikor

Jadi Saksi Karen Agustiawan, Jusuf Kalla Tiba di Pengadilan Tipikor

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Sita 66 Rekening, 187 Tanah, 16 Mobil, dan 1 SPBU

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Sita 66 Rekening, 187 Tanah, 16 Mobil, dan 1 SPBU

Nasional
Mengganggu Pemerintahan

Mengganggu Pemerintahan

Nasional
Daftar Aliran Uang Kementan kepada 2 Anak SYL, Capai Miliaran Rupiah?

Daftar Aliran Uang Kementan kepada 2 Anak SYL, Capai Miliaran Rupiah?

Nasional
Jokowi Rapat Bahas Aksesi OECD dengan Menko Airlangga dan Sri Mulyani

Jokowi Rapat Bahas Aksesi OECD dengan Menko Airlangga dan Sri Mulyani

Nasional
Korban Banjir Lahar di Sumbar hingga 16 Mei: 67 Orang Meninggal, 20 Warga Hilang

Korban Banjir Lahar di Sumbar hingga 16 Mei: 67 Orang Meninggal, 20 Warga Hilang

Nasional
Kemenag Beri Teguran Keras ke Garuda Indonesia soal Mesin Pesawat Rusak

Kemenag Beri Teguran Keras ke Garuda Indonesia soal Mesin Pesawat Rusak

Nasional
Spesifikasi HNLMS Tromp, Kapal Fregat Belanda yang Bersandar di Jakarta

Spesifikasi HNLMS Tromp, Kapal Fregat Belanda yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Banyak Pabrik Pindah dari Jabar dan Picu PHK, Menperin: Itu Perhitungan Bisnis

Banyak Pabrik Pindah dari Jabar dan Picu PHK, Menperin: Itu Perhitungan Bisnis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com