Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lino Akui Kirim Furnitur ke Rumah Dinas Rini Soemarno

Kompas.com - 13/10/2015, 16:44 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino mengaku telah mengirimkan sejumlah furnitur ke rumah dinas Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno. Namun, dia menegaskan hal tersebut bukanlah sebuah bentuk gratifikasi. Lino menjelaskan bahwa rumah dinas Menteri BUMN itu sudah tidak ditempati sejak kepemimpinan menteri sebelumnya, Dahlan Iskan.

Saat Rini menjabat, dia juga memilih untuk tidak menempati rumah dinas itu. Akibatnya, rumah itu kosong dan tidak memiliki furnitur. Namun, kemudian, ada tawaran dari Rini Soemarno agar persatuan ibu-ibu BUMN yang diketuai oleh istri Lino menggunakan rumah itu untuk menjalankan kegiatannya. Selama ini, aktivitas mereka selalu dilakukan di kantor Kementerian BUMN.

"Istri saya ambil inisiatif ke sana, lihat nggak ada meja, nggak ada kursi. Dia pinjam dari kantor kami di Tanjung Priok," kata Lino kepada Kompas.com saat ditemui di kantornya, di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (13/10/2015).

Selain furnitur, dia melanjutkan, ada pula 12 lukisan yang dikirim ke rumah dinas itu. Lukisan tersebut merupakan benda milik istrinya. Menurut Lino, nantinya barang-barang itu akan ditarik jika istrinya sudah tidak menjalankan kegiatan lagi di sana.

"Bukan pemberian ke Bu Rini pribadi. Gratifikasi itu kan kalau untuk pribadi," ucapnya.

Lino pun melaporkan balik politisi PDI-P, Masinton Pasaribu, yang melaporkannya ke KPK atas dugaan pemberian gratifikasi ini. Lino merasa nama baiknya sudah dicemarkan atas laporan itu.

"Ini agar jangan ada lagi orang yang melapor seenaknya. Nanti dia harus membuktikan tuduhannya di pengadilan," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com