Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi IV Usul Bentuk Pansus Kebakaran Hutan

Kompas.com - 10/10/2015, 15:22 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengusulkan agar DPR membentuk panitia khusus untuk mengatasi kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Pansus itu nantinya akan mengoordinasikan kinerja panitia kerja yang sebelumnya telah dibentuk Komisi II dan Komisi IV.

"Saya usulkan agar sebaiknya dibentuk pansus agar dapat bekerja lebih optimal," kata Herman saat diskusi bertajuk "Asap Makin Pekat, Pembakar Kita Sikat" di Jakarta, Sabtu (10/10/2015).

Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy sebelumnya menyatakan, Komisi II sepakat membentuk Panja Asap lantaran pemerintah tak kunjung menetapkan musibah itu sebagai bencana nasional.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga Mauladi menuturkan, Komisi IV juga telah membentu Panja Perusakan Lingkungan Hidup sebagai bentuk pengawasan atas aksi pembakaran hutan dan lahan. Herman mengatakan, kasus kebakaram hutan dan lahan tersebut seharusnya sudah dapat dikategorikan sebagai bencana luar biasa. Sebab, asap yang ditimbulkan akibat kebakaram itu telah mencapai negara-negara tetangga Indonesia.

Ia menambahkan, pemerintah daerah saat ini tidak siap dalam menghadapi kasus seperti ini. Sehingga, dibutuhkan respons yang cepat dari pemerintah pusat untuk mengatasinya. Jika kasus kebakaran ini tak kunjung diatasi, maka jumlah masyarakat yang menjadi korban akan semakin bertambah.

"Situasi ini harus direspons pemerintah dan negara tanpa mengurangi apresiasi dalam bentuk waterbombing yang sudah diterjunkan pasukan dari TNI/Polri. Dari sisi lain, negara memperbolehkan negara lain memberikan bantuan kemanusiaan," ujarnya.

Sementara itu, anggota DPD RI dari Riau Abdul Gafar Usman mengatakan, pemerintah akan mempertaruhkan wibawanya jika tak mampu menyelesaikan persoalan ini. Untuk itu, ia mendesak agar pemerintah menindak pelaku pembakaran hutan dan lahan.

"Kalau ada gejala pelanggaran hukum kita tindak," tegasnya.

Lebih jauh, ia meminta agar pemerintah belajar dari Jepang dalam mengatasi bencana. Ia mengatakan, Jepang selama ini dikenal sebagai negara yang rawan dengan bencana tsunami. Pemerintah Jepang lantas memberdayakan para ilmuwannya untuk membuat alat deteksi dini untuk mencegah terjadinya korban yang lebih besar jika tsunami terjadi.

"Sekarang kita punya banyak ahli, kenapa enggak bisa mengatasi masalah asap ini," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com