Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingin Jadi Anggota DK PBB, Indonesia Lobi Negara Uni Eropa

Kompas.com - 30/09/2015, 04:46 WIB
Suhartono

Penulis

NEW YORK, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Pemerintah Indonesia saat ini tengah melobi negara-negara di Uni Eropa agar mendukung keinginan Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada 2019 mendatang.

"Sekarang ini, dari setiap pertemuan bilateral di sela-sela sidang Majelis Umum PBB, selain meningkatkan hubungan bilateral, kita memang melobi negara-negara termasuk negara-negara di Uni Eropa untuk menjadi DK-PBB pada 2019 mendatang. Kita butuh lobi yang kuat dari mereka,” ujar Wapres Kalla di Markas Besar PBB di  New York, Amerika Serikat, Selasa (29/9) sore waktu setempat atau Rabu pagi.

Menurut Wapres Kalla, kehadiran Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK-PBB sangat penting. Sebab, melalui DK-PBB Indonesia dapat melaksanakan fungsi sehari-hari PBB di markas besarnya di New York. "Kita akan ikut menjadi bagian dalam pengambilan kebijakan PBB," kata Wapres.

Bagi Indonesia, tambah Wapres Kalla, PBB bisa menjadi sarana untuk ikut menjaga perdamaian dunia, keadilan dan HAM. (Baca juga: Kalla: Indonesia Akan Ajukan Diri Jadi Anggota Dewan Keamanan PBB)

“Kita juga bisa berbicara soal reformasi PBB. Di antaranya, kesetaraan di antara negara anggota PBB, seperti tak ada hak veto dan bagaimana PBB ke depan menjadi lebih kuat lagi," tuturnya.

Selama menghadiri persidangan di PBB, sejak 25 September lalu, Wapres Kalla didampingi Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Kepala Perwakilan Tetap RI untuk PBB Desra Percaya menggelar pertemuan bilateral dengan sejumlah negara UE seperti Latvia, Bulgaria, Kroasia  dan Belanda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com