Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPD: Tolak Bantuan Singapura, Indonesia Harus Buktikan Mampu Tanggulangi Masalah Asap

Kompas.com - 20/09/2015, 17:27 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Sebagai negara yang juga terdampak kabut asap di Sumatera, Singapura telah menawarkan bantuan untuk menanggulangi bencana tersebut namun ditolak oleh Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Anggota DPD RI asal Riau Abdul Gafar Usman menilai hal tersebut bisa dilihat dari perspektif positif dan negatif.

“Dari segi positif, kita ingin mengangkat eksistensi bahwa kita mampu menghadapi persoalan ini. Tantangannya, buktikan kebisaan kita,” ujar Abdul saat ditemui usai acara diskusi terkait bencana kabut asap di Cikini, Jakarta, Minggu (20/9/2015).

Namun dari segi negatif, tawaran bantuan tersebut menurut Abdul merupakan sindiran ketidakmampuan Indonesia dalam melakukan penanggulangan bencana tahunan tersebut.

Dia menambahkan, sindiran tersebut perlu diantisipasi karena menyangkut kewibawaan negara karena itu pemerintah daerah akan mendesak presiden untuk membuktikan bahwa Indonesia mampu segera menyelesaikan kasus ini.

Senada dengan Abdul, Pengamat Masalah Internasional Zarmansyah menyatakan bahwa tawaran bantuan tersebut adalah sinyal bahwa Singapura dan Malaysia sudah tidak percaya dengan Indonesia yang terlihat tidak serius dalam menangani bencana kabut asap.

Tidak hanya negara-negara yang kena dampak langsung asap, sejumlah negara juga menawarkan bantuan pada Indonesia, salah satunya Norwegia.

“Sejumlah negara menawari bantuan. Norway (misalnya), mereka menawarkan lebih dari 30 juta dollar AS tiap tahun untuk reboisasi. Belum lagi Australia. Belum negara-negara lain,” ujar Zarmansyah.

Dia menambahkan, PBB juga telah menjamin akan memberikan bantuan baik dari segi program maupun teknis jika memang diminta oleh Indonesia. Namun, Zarmansyah menilai tidak ada niat dari pemerintah Indonesia untuk secara jelas menyelesaikan persoalan ini.

Menurut dia, persoalan ini sesungguhnya sederhana karena Indonesia memiliki badan intelijen, kepolisian dan kejaksaan yang memiliki data tentang siapa “pemain-pemain” yang melakukan pembakaran lahan. Dia juga berharap Badan Intelijen Negara (BIN) dapat bergerak cepat.

“Susahnya apa sih? Datanya sudah ada. Kenapa tidak ada tindakan. Yang dibutuhkan adalah action,” ujar Zarmansyah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com