Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala BIN Sutiyoso Tidak Setuju Pembentukan Badan Cyber

Kompas.com - 10/09/2015, 19:16 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com-Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso tidak setuju dengan rencana pembentukan Badan Cyber. Menurut dia, pembentukan Badan Cyber hanya membuat pemborosan anggaran.

"Kita sudah ada embrionya, kita sudah bisa defence cyber. Sudah bisa memonitor, hanya tinggal attack. Jangan membuat pemborosan, gunakan detasemen dan direktorat yang sudah ada," ujar Sutiyoso, seusai rapat dengan Komisi I DPR, di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2015).

Menurut Sutiyoso, divisi khusus yang menangani berbagai potensi ancaman melalui cyber sebenarnya telah dimiliki BIN. Menurut dia, optimalisasi divisi khusus cyber tersebut hanya memerlukan penguatan melalui anggaran yang diminta dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2016.

Wakil Ketua Komisi I DPR Asril Tandjung mengatakan hal serupa. Menurut dia, divisi yang khusus menangani masalah cyber sebenarnya sudah ada di Direktorat Mayangkara BIN, sehingga tidak lagi diperlukan pembentukan badan khusus cyber.

"BIN berharap pembentukan badan cyber memperhatikan yang sudah ada di struktural BIN. Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Luar Negeri sudah setuju untuk bentuk badan cyber, tapi itu pemborosan," kata Asril. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pembentukan tentara cyber yang khusus menangani serangan dunia maya akan masuk dalam kajian tim pembentukan badan cyber.

Menurut Luhut, keberadaan lembaga yang khusus menangani masalah dunia maya penting. Sebab, setiap hari Indonesia menghadapi serangan dunia maya dengan intensitas yang tinggi. Luhut sendiri menyadari bahwa lembaga-lembaga pertahanan seperti TNI telah memiliki divisi khusus penanganan serangan cyber. Namun, kata dia, pemerintah ingin sebuah lembaga yang berada dalam satu koordinasi dan tidak terpecah-pecah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com