Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Wantimpres Nilai Tindakan RJ Lino Turunkan Wibawa Pemerintah

Kompas.com - 07/09/2015, 16:49 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Sidarto Danusubroto, menilai tindakan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II, RJ Lino, telah menurunkan kewibawaan pemerintah. Ia menyayangkan adanya seorang Direktur BUMN yang menelepon sejumlah menteri seolah minta dilindungi dari penggeledahan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.

"Seorang Dirut bisa telepon menteri, saya sayangkan, tidak boleh itu, ya. Seorang Dirut sampai main telepon-telepon, itu saya sayangkan," kata Sidarto di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (7/9/2015).

Saat mengetahui ruang kerjanya digeledah penyidik Bareskrim, Lino melakukan pembicaraan telepon dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil. Pembicaraan dengan Sofyan ini sempat diperdengarkan Lino kepada wartawan.

Dalam pembicaraannya dengan Sofyan, Lino terdengar meminta Sofyan memberitahukan Presiden Joko Widodo mengenai masalah tersebut. Lino bahkan mengancam akan mundur dari posisi Dirut Pelindo II. (Baca: RJ Lino: Kasih Tahu Presiden, kalau Caranya Begini Saya Berhenti Saja Besok)

Ia juga mengaku kepada Sofyan telah menghubungi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan untuk menyampaikan protes keras atas penggeledahan yang dilakukan Bareskrim.

Terkait penggeledahan di Kantor Pelindo II, Sidarto menilai wajar jika Bareskrim melakukan langkah tersebut selama berdasarkan temuan bukti awal. (Baca: Sofyan Djalil: Ancam Mundur dari Dirut Pelindo II, RJ Lino Emosi)

"Ya, mungkin dia punya bukti awal yang cukup, tetapi bahwa seseorang itu reaksinya langsung telepon kanan kiri ini, seperti negara ini punya siapa, ya," ujar Sidarto.

Mantan Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat ini juga menilai kepolisian harus melanjutkan pengusutan kasus dugaan korupsi mobile crane di lingkungan PT Pelindo II, apalagi jika kepolisian telah menetapkan tersangka dalam kasus ini. (Baca: Bareskrim Tetapkan Anak Buah RJ Lino Tersangka Korupsi "Mobile Crane")

Mengenai sikap Lino yang seolah merendahkan wibawa pemerintah ini, Sidarto telah menyampaikan sarannya sebagai Wantimpres kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Ada saran kita, tetapi kita tidak bilang, ya," ujar politisi senior PDI-P itu. (Baca: Buwas Sarankan RJ Lino Tempuh Jalur Hukum jika Tak Terima Digeledah)

Hari ini, Sidarto menemui Kalla bersama dengan Ketua Wantimpres Sri Adiningsih. Mereka menyampaikan saran kepada Kalla terkait perkembangan ekonomi serta isu hukum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com