Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Secara "De Facto", PAN Sudah Keluar KMP

Kompas.com - 04/09/2015, 11:47 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya menilai bahwa secara de facto, Partai Amanat Nasional (PAN) sudah keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP), meskipun Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengaku partainya masih berada dalam barisan KMP.

“Itu hanya bahasa komunikasi dan bahasa diplomatis. Secara de facto, mereka sudah keluar dari KMP dan mendukung pemerintah,” kata Yunarto saat dihubungi Kompas.com, Jumat (4/9/2015).

Yunarto mengatakan, sebagai identitas dalam barisan oposisi, sesungguhnya KMP sudah tidak ada. Pasalnya, partai-partai di KMP tidak memiliki kecenderungan sikap politik yang menegaskan sebagai oposisi pemerintah. (baca: "PAN Ingin Enaknya Saja")

Menurut dia, koalisi saat ini sudah tidak relevan kecuali dalam konteks pertemuan-pertemuan elite. Hal tersebut terlihat dari hubungan KMP dan Koalisi Indonesia Hebat yang sudah semakin cair.

Ia memberi contoh sikap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang beberapa kali menyatakan mendukung pemerintah Joko Widodo–Jusuf Kalla. Selain itu, adanya hubungan baik Jokowi dengan beberapa petinggi Partai Golkar. (baca: Zulkifli: Jangan Lagi Ributkan "Baju", Ributkan KMP atau KIH)

“Tidak pernah ada koalisi yang sifatnya permanen. Ketika ada partai politik yang merasa libido politiknya terpenuhi, mereka akan loyal pada koalisi. Tapi ketika tidak terpenuhi, pada saat itu lah partai-partai akan menjadi kritis,” kata Yunarto.

Situasi seperti ini, menurut Yunarto, akan terus terjadi kedepannya. Bukan tidak mungkin akan ada lagi partai yang “menyebrang” koalisi atau yang "membalelo". Dinamika politik tergantung komunikasi dan pemenuhan kebutuhan dari masing-masing partai. (baca: Kalla: Belum Ada Pembicaraan "Jatah" untuk PAN)

Zulkifli sebelumnya mengumumkan secara resmi bahwa PAN bergabung ke pemerintah. Hal itu disampaikan seusai pertemuan tertutup dengan Jokowi di Istana.

"Pada hari ini, kami menyatakan bergabung. Kalau sebelumnya mendukung, kini kami nyatakan bergabung dengan pemerintah untuk sukseskan program pemerintah," kata Zulkifli.

Namun, dalam pertemuan dengan pimpinan KMP pada Kamis (3/9/2015), Zulkifli mengatakan, meski mendukung pemerintah, bukan berarti partainya keluar dari KMP dan bergabung dengan KIH. (Baca: Di Depan Petinggi KMP, Zulkifli Tegaskan Tidak Pindah ke KIH)

"Saya tidak menyatakan keluar KMP atau masuk KIH, tetapi bergabung ke pemerintah karena kita fokus ke permasalahan bangsa ini," ujar Zulkifli.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Nasional
KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

Nasional
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com