Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansel Serahkan Tujuh Nama Calon Komisioner KY kepada Jokowi

Kompas.com - 03/09/2015, 13:38 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Panitia Seleksi Calon Komisioner Komisi Yudisial (KY) menyampaikan tujuh nama hasil seleksi selama tiga bulan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Kamis (3/9/2015). Selanjutnya, ketujuh calon terpilih akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Dewan Perwakilan Rakyat.

"Kami menyerahkan tujuh nama calon komisioner KY kepada Presiden hari ini," ujar Ketua Pansel KY Harkristuti Harkrisnowo dalam jumpa pers di Istana Merdeka.

Dia menyebutkan, ketujuh calon komisioner itu merupakan hasil seleksi sejak bulan Mei yang dimulai dalam tahap seleksi administrasi, tes obyektif, profile assesment, tes wawancara, tes kesehatan, hingga penelusuran jejak rekam.

Proses penelusuran dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil, pegawai Kemenkumham, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), kepolisian, dan kejaksaan.

"Kami menilai integritas, kompetensi, independensi, leadership, pengalaman kerja, kemampuan manajerial, kemampuan berkomunikasi," kata Harkristuti.

Semua calon yang disampaikan mewakili unsur mantan hakim, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat. Adapun ketujuh nama calon komisioner KY pilihan Pansel ialah sebagai berikut:

1. Joko Samito (mewakili unsur mantan hakim)
2. Maradaman Harahap (mewakili unsur mantan hakim)
3. Farid Wajdi (mewakili unsur praktisi hukum)
4. Sumartoyo (mewakili unsur praktisi hukum)
5. Wiwid Awiati (mewakili unsur akademisi hukum)
6. Harjono (mewakli unsur akademisi hukum)
7. Sukma Violetta (mewakili unsur anggota masyarakat)

Presiden Jokowi mengatakan, setelah menerima hasil seleksi ini, ia akan secepatnya menindaklanjutinya.

"Hasil dari Pansel pemilihan calon anggota KY akan segera saya serahkan ke DPR secepat-cepatnya," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

Nasional
Nurul Ghufron Beri Sinyal Kembali Ikut Seleksi Capim KPK 2024-2029

Nurul Ghufron Beri Sinyal Kembali Ikut Seleksi Capim KPK 2024-2029

Nasional
Kecelakaan Bus 'Studi Tour', Muhadjir: Saya Kaget, Setelah Berakhir Mudik Malah Ada Kejadian

Kecelakaan Bus "Studi Tour", Muhadjir: Saya Kaget, Setelah Berakhir Mudik Malah Ada Kejadian

Nasional
Minta Polri Adaptif, Menko Polhukam: Kejahatan Dunia Maya Berkembang Pesat

Minta Polri Adaptif, Menko Polhukam: Kejahatan Dunia Maya Berkembang Pesat

Nasional
KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

Nasional
Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Nasional
Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Nasional
Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Nasional
Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Nasional
Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Nasional
PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com