Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Blokir Situs Penyebar Kekerasan dan Kebencian

Kompas.com - 02/09/2015, 22:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Cendekiawan Muslim, Azyumardi Azra, menyatakan, pemerintah harus secara rutin memantau situs-situs negatif penyebar paham kekerasan yang bisa mengancam perdamaian dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia bahkan menyarankan pemerintah untuk mengambil langkah pemblokiran terhadap situs radikal yang terbukti mempromosikan kekerasan dan kebencian.

"Situs-situs yang mengajarkan paham kekerasan, menghasut, ataupun menyebarkan kebencian memang harus diblokir," kata Azyumardi di Jakarta, Rabu (2/9/2015).

Menurut Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu, pemblokiran situs negatif adalah hal yang wajar dan dilakukan pula oleh pemerintah negara lain.

Ia mencontohkan, Pemerintah Tiongkok sangat aktif memblokir situs-situs radikal, dan Pemerintah Amerika Serikat (AS) memblokir situs yang bertentangan dengan undang-undang dasar atau hukum.

Namun, ia menyarankan agar pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bertindak bijaksana sebelum memblokir situs-situs tersebut.

Mengenai parameter radikal, menurut Azyumardi, hal itu tergantung dari tingkat pemikirannya. Kalau pemikirannya tidak lazim dan tidak diharapkan untuk menjadi panutan masyarakat umum, maka paham itu radikal. Misalnya, penggiat paham tersebut ingin melakukan perubahan secara cepat dan menyeluruh dengan cara-cara tidak konvensional.

"Kalau kemudian pikiran-pikiran radikal itu diwujudkan dalam bentuk aksi, seperti menaruh bom, ya itu berarti terorisme," kata dia.

Azyumardi mengakui ada penafsiran berbeda terhadap parameter radikal. Bahkan, ada yang berpendapat bahwa radikal itu baik. Menurut dia, baik secara keagamaan maupun sosiologis, radikal tetaplah tidak baik.

Azyumardi menghargai upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk merangkul generasi muda guna menghindarkan mereka dari pengaruh paham kekerasan.

Namun, lanjut Azyumardi, dewasa ini, kelompok penyebar paham kekerasan tak lagi mengandalkan cara konvensional berupa dakwah dan ceramah. Mereka beralih ke internet yang memiliki jangkuan lebih luas sehingga pemantauan terhadap situs-situs negatif menjadi sangat penting.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keberatan Ditertibkan, Juru Parkir Minimarket: Cari Kerjaan Kan Susah...

Keberatan Ditertibkan, Juru Parkir Minimarket: Cari Kerjaan Kan Susah...

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com