Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah Jadi Komisaris Utama BTN

Kompas.com - 02/09/2015, 14:31 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memutuskan untuk mengangkat Chandra M Hamzah sebagai Komisaris Utama BTN menggantikan Sukardi Rinakit yang mengajukan pengunduran diri pada 4 Juni 2015.

Direktur Keuangan BTN Irman A Zahiruddin mengatakan, pergantian pengurus tersebut ditujukan untuk memperkuat struktur manajemen dalam menghadapi ketatnya persaingan di industri perbankan dan juga menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

"Kami bertanggung jawab menjalankan bisnis perseroan sesuai rambu-rambu yang sudah ada. Kondisi makro-ekonomi seperti saat ini membutuhkan perhatian serius perseroan," ujar Irman di Jakarta, Rabu (2/9/2015).

Dengan dilengkapinya susunan pengurus bank oleh pemegang saham, lanjut Irman, sudah pasti akan membuat perseroan lebih solid. Irman optimistis susunan komisaris BTN yang baru akan dapat membawa kinerja BTN menjadi lebih baik.

"Manajemen optimistis kinerja perseroan akan tetap tumbuh dengan profil bisnis yang dimiliki Bank BTN. Industri perumahan menengah bawah masih cukup kuat dan tumbuh di tengah kondisi makro saat ini," ujar Irman.

Chandra M Hamzah sendiri dikenal sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2007-2011.

Adapun agenda kedua RUPSLB BTN sendiri ialah tentang perubahan anggaran dasar perseroan terkait perubahan nama perseroan.

"Agenda tersebut belum dapat dibahas dan diputuskan dalam RUPSLB dengan pertimbangan perlu pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah, OJK, dan pihak regulator lainnya," kata Irman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com