Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertarungan Terberat Capim KPK Ada di DPR

Kompas.com - 28/08/2015, 22:13 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partarungan terberat para calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi akan berlangsung saat fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di parlemen. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Ikrar Nusa Bhakti menilai, proses seleksi di DPR rawan diwarnai politik uang.

"Uang di dalam fit and proper test lebih bicara dibandingkan dengan nalar," kata Ikrar, di Jakarta, Jumat (28/8/2015).

Menurut dia, ada kekhawatiran di antara anggota DPR bahwa capim KPK nantinya akan menjerat anggota DPR ketika sudah menjabat pimpinan KPK. Atas dasar itu, Ikrar menilai bahwa DPR akan cenderung menghambat capim KPK yang tak bisa diajak kompromi.

"Ada ketakutan DPR, hangan sampai pilih orang yang memakan mereka sendiri seperti yang terjadi dalam lima tahun ini bahwa orang-orang yang diamankan KPK adalah politisi-politisi DPR sendiri," kata Ikrar.

Tak bisa dipungkiri, lanjut dia, banyak politikus yang kasus hukumnya diproses KPK. Ikrar mencontohkan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar yang terjerat kasus suap dan gratifikasi terkait pemilihan kepala daerah di sejumlah wilayah. Sebelum menjabat Ketua MK, Akil adalah politikus Partai Golkar.

Atas dasar itu, Ikrar berharap pimpinan KPK yang terpilih nantinya adalah tokoh-tokoh independen. Ia juga mengingatkan bahwa Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK bertanggung jawab atas capim yang diloloskannya.

"Jadi kalau sampah yang masuk (DPR), maka sampah pula yang akan ke luar (lolos). Karena itu Pansel ini harus bertanggung jawab, ada atau tidak orang-orang yang akan diajukan kepada Presiden dan DPR yang masuk kategori sampah tadi," ujar Ikrar.

Tokoh lintas agama Romo Benny Susetyo berharap Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK tidak menghasilkan memilih orang untuk menempati posisi pimpinan KPK selama empat tahun ke depan. Menurut Benny, Pansel KPK harus memilih sosok yang tidak punya masalah terkait independensi, memiliki kredibilitas, kompetensi, kematangan emosi, serta memiliki rekam jejak yang baik. Pansel diharapkan tidak menentukan capim yang lolos seleksi hanya dari jawaban mereka ketika mengikuti seleksi tahap wawancara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com