Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saksi Akui Fuad Amin Pinjam Namanya untuk Beli Tanah

Kompas.com - 28/08/2015, 15:34 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah saksi mengakui Ketua DPRD nonaktif Bangkalan Fuad Amin Imron meminjam nama mereka untuk membeli tanah di Bangkalan, Madura, Jawa timur. Salah satunya, saksi bernama Hosun yang mengaku pernah dipinjam namanya oleh Fuad untuk dituliskan di sertifikat tanah.

"'Sun, karena kamu santri saya, tolong nanti tanah yang saya beli sertifikatkan atas nama kamu. Nanti dipergunakan untuk pesantren'," ujar Hosun menirukan ucapan Fuad, saat bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (28/8/2015).

Hosun mengatakan, Fuad meminta sertifikat tanah tersebut atas nama dia karena Hosun merupakan anak didik pesantrennya. Namun, sejak dibeli sekitar tahun 2005-2006, hingga kini tanah seluas 11.750 meter persegi itu masih kosong.

"Masih kosong. Itu milik Pak Fuad," kata Hosun.

Sejumlah saksi lainnya dalam persidangan juga mengaku menjual tanahnya ke Fuad. Namun, beberapa dari sertifikat tanah tersebut bukan diatasnamakan Fuad, melainkan istri Fuad, Siti Masnuri.

Saksi bernama M Yasin Marseli mengaku Fuad pernah membeli tanahnya seluas 3.010 meter persegi. Tanah tersebut dijual langsung ke Fuad tanpa perantara makelar.

"Ketemu notaris, pak Hamdun Hamsyusa di pendopo (rumah Fuad)," kata Yasin.

Yasin mengatakan, harga tanah yang disepakati Fuad senilai Rp 225 juta dan diatasnamakan Siti Masnuri. Namun, saat penandatanganan akta jual beli, Siti tak berada di tempat itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com