Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Formappi: Makin Terlihat Aroma Permainan dalam 7 Proyek DPR

Kompas.com - 27/08/2015, 09:35 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengkritik rencana pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen Senayan yang diusulkan DPR RI. Dia mencurigai ada permainan di balik proyek senilai Rp 2,7 triliun tersebut.

"Semakin kelihatan aroma permainannya," kata Lucius saat dihubungi, Kamis (27/8/2015).

Lucius mengatakan, salah satu aroma permainan dapat dilihat dari gencarnya promosi dari sejumlah anggota DPR yang ternyata tak sejalan dengan proses standar pengusulan program di DPR. Masih banyak fraksi yang belum satu suara dengan pembangunan tujuh proyek ini.

"Hal ini menimbulkan dugaan rencana pembangunan gedung ini hanya desain satu dua orang atau sekelompok orang di parlemen dan kesekjenan," ucapnya.

Lucius juga mempertanyakan belum adanya desain gedung yang akan dibangun. Namun, Badan Anggaran DPR RI sudah lebih dulu mengusulkan anggaran sebesar Rp 2,7 miliar. Dia mempertanyakan darimana angka itu didapat. (baca: Ketua Banggar Khawatir Gedung DPR Runtuh)

Sekretariat Jenderal DPR tengah menggelar sayembara desian pembangunan bekerja sama dengan Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI) Jakarta. Sayembara ini sudah diumumkan sejak 10 Juli lalu melalui website www.sayembara-iai.org.

Nantinya, dokumen desain yang akan diajukan harus mencakup gambar situasi, rencana tapak, denah, tampak bangunan, potongan bangunan, laporan pra rancangan, laporan perkiraan biaya, pengurus perizinan, dan laporan penyelidikan tanah. (baca: Desain 7 Proyek DPR Disayembarakan)

"Akhirnya bisa saja mereka mengajukan anggaran yang fantastis untuk kebutuhan yang sangat terbatas. Mark up juga paling mungkin dilakukan dalam kondisi perencanaan yang kacau balau ini," ucap Lucius.

Menurut Lucius, Tim Implementasi Reformasi DPR yang dipimpin Fahri Hamzah perlu bertanggung jawab atas banyak kejanggalan dalam proses perencanaan awal yang terungkap sejauh ini.

"Darimana Tim ini bisa optimistis padahal banyak hal standar yang belum terpenuhi dari rencana mereka," ujarnya.

DPR merencanakan membangun gedung untuk ruang kerja anggota, alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

Anggaran untuk proyek tersebut mencapai Rp 2,7 triliun, yang akan dibiayai secara multiyears atau tahun jamak. (baca: Ketua Banggar: 7 Proyek DPR Butuh Anggaran Rp 2,7 Triliun)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com