Usai Diperiksa KPK, Ketua DPRD Muba Menghindar dari Wartawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua DPRD Musi Banyuasin Riamon Iskandar dan tiga wakilnya sebagai saksi dalam kasus dugaan suap DPRD Musi Banyuasin terkait Laporan Keuangan Pertanggungjawaban 2014 dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015. Seusai diperiksa, Rabu (26/8/2015) siang, Riamon yang mengenakan kemeja biru itu langsung dikenali wartawan yang berjaga di Gedung KPK.

Riamon pun berjalan cepat saat wartawan setengah berlari mengejarnya. Mulanya, ia sempat tidak mengaku sebagai Riamon. "Bukan, bukan," kata dia saat ditanya wartawan soal identitasnya. Namun, wartawan terus mencecarnya dengan pertanyaan terkait suap DPRD Muba yang menjeratnya sebagai tersangka. Riamon pun akhirnya menjawab singkat.

"Ya, diperiksa sebagai saksi Pahri dan Luci," ujar Riamon. Hanya kalimat tersebut yang terlontar dari Riamon. Selebihnya, ia enggan menanggapi pertanyaan wartawan dan langsung masuk ke mobil hitam yang menjemputnya di depan gedung KPK.

Berdasarkan jadwal pemeriksaan, Riamon diperiksa sebagai saksi bagi tersangka Bupati Muba Pahri Azhari dan istrinya, Lucianty. Riamon dan tiga wakil DPRD Muba, Darwin, Islan Hanura, dan Aidil Fitri juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Pengembangan kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada 19 Juni 2015. Dari hasil tangkap tangan, KPK menetapkan empat tersangka, yaitu Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Muba Syamsudin Fei, anggota DPRD Muba Fraksi PDI Perjuangan Bambang Karyanto, anggota DPRD Muba Fraksi Partai Gerindra Adam Munandar, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Muba Faisyar.

Pada Jumat (14/8/2015), KPK menetapkan Pahri dan Lucianty sebagai tersangka dalam kasus ini. Dalam proses tangkap tangan di Muba, KPK menyita barang bukti senilai kurang lebih Rp 2,56 miliar. Nilai suap dalam kasus ini diduga lebih dari Rp 2,56 miliar.

KPK menduga, uang Rp 2,56 miliar itu bukan pemberian yang pertama. Pimpinan sementara KPK Johan Budi mengatakan, total komitmen dalam kasus ini lebih dari Rp 10 miliar. Hingga kini, KPK masih mendalami inisiator pemberian suap kepada anggota DPRD Muba. Diduga, ada keterlibatan pihak selain empat orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka.