Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir Bantah JK Ancam Mundur sebagai Wapres jika Jokowi Tak Pecat Rizal Ramli

Kompas.com - 23/08/2015, 20:13 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK), melalui juru bicaranya, Husain Abdullah, membantah pernyataan pengamat politik, Tjipta Lesmana, mengenai isu adanya ancaman dari JK. Tjipta menyebut JK akan mundur dari jabatannya jika Presiden Joko Widodo tidak memecat Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

"Omongan Prof Tjipta Lesmana bahwa JK akan mundur jika RR tidak dicopot tidak benar dan tanpa dasar. Itu imajinatif," ujar Husain dalam siaran persnya, Minggu (23/8/2015).

Menurut Husain, JK tidak mungkin bersikap gegabah dengan melontarkan pernyataan tersebut. Ia mengatakan, yang sebenarnya terjadi adalah JK menegur Rizal atas kritiknya terhadap pemerintah. (Baca: Luhut: Pak Rizal Baru Dilantik, Masih Lupa Jadi Menteri)

"Yang benar, Wapres RI, M Jusuf Kalla, sempat menegur RR saat sidang kabinet dan minta RR sebagai bawahan agar patuh kepada atasan," kata Husain.

Husain menambahkan, saat ini kondisi pemerintah berjalan baik meski beberapa waktu lalu dilakukan reshuffle kabinet. Hal tersebut, kata Husain, ditegaskan oleh laporan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan kepada JK bahwa kondisi negara baik dan jauh dari konflik.

"JK adalah seorang juru damai, malah selalu menyatukan yang berpisah dan mendamaikan yang konflik. Politisi yang matang, bahkan seorang negarawan. Tidak mungkin bertindak gegabah," kata Husain.

"Saat ini, Pak JK sangat konsen mengawal negara agar semua program untuk kemaslahatan rakyat yang telah dicanangkan bisa berjalan dengan baik. Karena itu, hendaknya semua pihak tidak ikut membuat kegaduhan, tetapi menjadi bagian dari kebersamaan untuk membangun bangsa," lanjut dia.

Rizal sebelumnya menolak mengomentari pernyataan Tjipta. Menurut Rizal, dia tidak memiliki masalah dengan Kalla. (Baca: Rizal Ramli Ogah Tanggapi Pernyataan Tjipta Lesmana)

"Saya sih enggak ada respons. Jangan hal yang sederhana dibikin ribet, gitu aja kok ribet amat," kata Rizal.

Pada Sabtu (22/8/2015), Tjipta Lesmana menyebut JK mengancam akan mundur jika Presiden tidak mencopot Rizal.

"JK mengancam (ke Jokowi) kalau Pak Rizal ini tidak 'dipecat', dia mau 'bercerai' (mundur)," ujar Tjipta. (Baca: "Kalla 'Cerai' dengan Jokowi jika Rizal Tak 'Dipecat'")

Informasi yang diungkap Tjipta tersebut belum mendapat konfirmasi dari pihak Istana, baik Presiden maupun Wakil Presiden. Namun, Tjipta mengaku tidak heran jika memang informasi itu benar adanya. Kalla, sebut Tjipta, pasti tidak nyaman dengan komentar-komentar yang dilontarkan Rizal.

JK sebelumnya mengaku telah menegur Rizal dalam sidang paripurna kabinet. JK mengingatkan Rizal untuk disiplin dan menjunjung etika pemerintahan. (Baca: Wapres Mengaku Tegur Rizal Ramli dalam Sidang Paripurna Kabinet)

"Saya tadi sampaikan kepada dia bahwa menteri tidak boleh begitu di sidang kabinet. Saya kira semua orang marah (kepada Rizal)," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, persoalan Rizal dianggap sudah selesai oleh Presiden. Di dalam rapat kabinet pada Rabu (19/8/2015), Jokowi sudah menyatakan bahwa perbedaan pendapat setajam apa pun harus disampaikan di dalam ruang rapat dan tidak diungkap ke publik. (Baca: Seskab: Persoalan Rizal Ramli Sudah Selesai)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com