Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Kami Sepakat Mengedepankan Pencegahan Korupsi

Kompas.com - 18/08/2015, 20:00 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, kementerian dan lembaga yang berada di jajarannya akan ikut membantu sektor perekonomian Indonesia yang saat ini tengah lesu. Salah satu cara yang akan dilakukan adalah fokus pada pencegahan korupsi. Hal tersebut disampaikan Luhut seusai rapat kerja dengan jajarannya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (18/8/2015).

Hadir dalam rapat tersebut Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, Jaksa Agung HM Prasetyo, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala BIN Sutiyoso, Kepala BNPT Saud Usman, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Menpan-RB Yuddy Chrisnandi.

"Kami sepakat mengedepankan pencegahan korupsi," kata Luhut.

Untuk mengedepankan pencegahan korupsi, rapat koordinasi bidang politik, hukum, dan keamanan sepakat untuk membentuk Tim Pengawal, Pengamananan Pemerintahan, dan Pembangunan (TP4). Pembentukan tim ini adalah usul Jaksa Agung HM Prasetyo. Nantinya, tim ini akan bertugas mengawasi kinerja lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran.

"Tidak ada lagi alasan ketakutan para pejabat di daerah untuk mengeksekusi program," kata  Luhut.

Prasetyo menambahkan, fokus utama pemerintah saat ini adalah melakukan perbaikan di bidang ekonomi yang tidak akan bisa berdiri sendiri. Upaya itu harus di-back up dan didukung oleh semua pihak yang ada, termasuk dari penegak hukum. Oleh karena itu, pembentukan TP4 ini sangat dibutuhkan.

"Tugasnya tim ini melakukan pendampingan. Seperti kata Menko, tugas tim lebih ditekankan pada pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan dan kesalahan," kata Prasetyo.

Ia menegaskan, penegakan hukum akan tetap berjalan jika dengan tim ini masih ada tindakan korupsi yang dilakukan pejabat.

"Kita berharap pejabat daerah memanfaatkan tim yang kita bentuk nanti supaya semuanya berjalan efektif dan efisien," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com