Jokowi Diminta Bentuk Komisi Ideologi untuk Membumikan "Revolusi Mental"

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diminta menjadikan HUT ke-70 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk membumikan "revolusi mental". Hal itu disampaikan Ketua Umum Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP PA GMNI) Ahmad Basarah.

Basarah menuturkan, "revolusi mental" yang digagas Jokowi harus mempertegas kebesaran Indonesia sebagai bangsa yang bersatu dan berdaulat. Ia berharap program "revolusi mental" itu tidak hanya dijadikan sebatas jargon, tapi harus diimplementasikan melalui sejumlah program yang digagas pemerintah.

"Revolusi mental harus bisa mengubah Indonesia yang inferior menjadi superior," kata Basarah, melalui pernyataan tertulis yang diterima Senin (17/8/2015).

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan itu mengusulkan agar Jokowi membentuk komisi khusus untuk membumikan "revolusi mental" yang juga bertugas memperkuat ideologi bangsa. Komisi serupa, kata Basarah, pernah dibentuk di era Presiden Soekarno dengan nama Panitia Pembina Djiwa Revolusi dan diubah menjadi Badan Pembina Pelaksanaan Pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) di era Presiden Soeharto.

Basarah melanjutkan, komisi ideologi dan "revolusi mental" itu dapat dibentuk melalui Peraturan Presiden dan berada langsung di bawah Presiden sehingga memiliki legitimasi politik yang kuat untuk menjalankan tugasnya. Ia bahkan mengaku akan mendukung jika pemerintah mengusulkan kepada DPR RI untuk membuat Undang-undang yang mengatur penguatan ideologi dan mental bangsa.

"Komisi ideologi bisa menjadi front terdepan untuk mengembalikan supremasi mental bangsa Indonesia sebagai bangsa pejuang dan pemenang," ungkap Basarah.