Mendagri: Ada 10 Daerah Rawan Konflik Saat Pilkada, Bisa Lebih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memprediksi bahwa daerah yang rawan konflik saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Indonesia tidak terjadi lebih dari 10 daerah.

"Kalau kita mencermati (dinamika politik) lima tahun lalu, tidak sampai 10 daerah lah yang rentan konflik," ujar Tjahjo di kompleks PTIK, Jakarta Selatan, Selasa (11/8/2015).

Sepuluh daerah yang dimaksud itu berada di Sulawesi Selatan, Maluku, Nusa Tenggara Timur dan wilayah Sumatera. Kendati demikian, Tjahjo menilai bukan tidak mungkin jumlah daerah yang rawan konflik akan bertambah.

Hal yang menjadi faktor penyebab rentannya konflik adalah dualisme kepengurusan beberapa partai. Faktor itulah yang menurut Tjahjo harus jadi perhatian aparat keamanan. "Kepolisian harus mencermati dualisme parpol dan dampaknya di daerah," ujar Tjahjo.

Soal antisipasi kisruh dalam Pilkada serentak itu sendiri, Tjahjo sudah berkoordinasi dengan Polri. Pertama, Tjahjo sudah memberikan pengarahan soal persiapan Pilkada serentak kepada seluruh Kapolda dan Kapolres se-Indonesia.

Kedua, Tjahjo juga telah bertukar peta rawan konflik dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Dengan pertukaran itu, masing-masing diharapkan saling melengkapi informasi dan dapat segera dilakukan rencana antisipasi.

Ketiga, pihaknya, Polri dan TNI telah memiliki standar pengamanan. "Tiap TPS harus ada pengamanan. Kalau enggak polisi, ya Satpol PP. Kalau tidak cukup, kita minta bantuan TNI," ujar Tjahjo.

Tidak hanya di TPS, pengamanan Polri dan TNI juga difokuskan pada saat penghitungan suara. Momen penghitungan suara, menurut Tjahjo, dapat menimbulkan ketidakpuasan massa pendukung. "Yang seperti-seperti itu harus dikoordinasikan dengan baik," ujar Tjahjo.