Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temui Wantimpres, Projo Minta Jokowi Tindak Mafia Impor

Kompas.com - 11/08/2015, 11:29 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Pimpinan Pusat Kelompok Relawan Pro-Jokowi (Projo) mendesak Presiden Joko Widodo agar berani menindak para pelaku yang menyebabkan tingginya harga daging sapi impor. Projo menduga para pelaku tersebut sengaja mencari keuntungan besar dengan memanfaatkan sistem birokrasi perdagangan.

"Tidak hanya daging, komoditas lain seperti beras dan minyak juga sama. Padahal, sebagian besar harga komoditas dunia sedang turun. Ini pasti ada pemain yang sengaja merusak bangsa untuk kepentingan pribadi," ujar Ketua Umum Projo Arie Budi Setiadi saat ditemui seusai bertemu dengan Dewan Pertimbangan Presiden di Kantor Wantimpres, Jakarta Pusat, Selasa (11/8/2015).

Budi menduga ada kerja sama antara eksportir asing dan para pemasok daging di dalam negeri. Menurut dia, permasalahan utama terdapat dalam proses birokrasi yang panjang sehingga memakan biaya yang tinggi.

Menurut Budi, Presiden perlu memeriksa kembali para pejabat pemerintahan yang terlibat dalam proses birokrasi perdagangan. Halnya serupa seperti yang dilakukan Presiden saat mempersoalkan permasalahan waktu tunggu kontainer atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, beberapa waktu lalu.

"Harga daging per kilogram di Australia hanya 2-3 dollar, tapi sampai di sini bisa sampai 10 dollar Australia, coba, siapa yang ambil untung? Ya, rente ekonominya yang untung, masyarakat sudah pasti rugi karena bayar terlalu mahal," kata Budi.

Kedatangan DPP Projo diterima oleh Sidarto Danusubrata, salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Menurut Budi, Sidarto menyampaikan bahwa semua usulan Projo akan disampaikan sebagai suatu pertimbangan kepada Presiden Joko Widodo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Putusan MA Miliki Modus Sama dengan Putusan MK, Kali Ini Karpet Merah untuk Kaesang?

Putusan MA Miliki Modus Sama dengan Putusan MK, Kali Ini Karpet Merah untuk Kaesang?

Nasional
Perludem: Putusan MA Keliru, Mencampur Aduk Syarat Calon dan Calon Terpilih

Perludem: Putusan MA Keliru, Mencampur Aduk Syarat Calon dan Calon Terpilih

Nasional
Pemerintah Arab Saudi Perketat Jalur Masuk Mekkah, Antisipasi Jemaah Haji Ilegal

Pemerintah Arab Saudi Perketat Jalur Masuk Mekkah, Antisipasi Jemaah Haji Ilegal

Nasional
Bawaslu Minta Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Tertib Cuti

Bawaslu Minta Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Tertib Cuti

Nasional
Soroti Politik Uang di Pilkada, Bawaslu: saat Patroli Tiarap, Begitu Ditinggal Marak Lagi

Soroti Politik Uang di Pilkada, Bawaslu: saat Patroli Tiarap, Begitu Ditinggal Marak Lagi

Nasional
Polri Anggap Kasus Penguntitan Jampidsus Sudah Selesai

Polri Anggap Kasus Penguntitan Jampidsus Sudah Selesai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kaesang Bisa Maju Usai MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur | Panglima TNI Diminta Tarik Pasukan dari Kejagung

[POPULER NASIONAL] Kaesang Bisa Maju Usai MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur | Panglima TNI Diminta Tarik Pasukan dari Kejagung

Nasional
Tanggal 3 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Nasional
Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

Nasional
Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Nasional
Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com