Ditanya Pansel soal Kasus Hukum, Suparman Marzuki Minta Sesi Tertutup

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki mengikuti seleksi calon anggota Komisi Yudisial di Sekretariat Negara, Senin (3/8/2015) sore. Dalam seleksi wawancara terbuka kali ini, persoalan hukum pencemaran nama baik hakim Sarpin Rizaldi yang menjadikan Suparman sebagai tersangka tidak luput dari materi pertanyaan pansel.

"Tadi pernyataan Bapak soal kasus hukum ini seperti kode. Kami ingin menegaskan saja, bagaimana penjelasan Bapak, karena kami sudah terima surat dari Mabes Polri bahwa benar Bapak sebagai tersangka setelah kami umumkan seleksi wawancara ini," kata anggota Pansel, Ahmad Fikri Assegaf.

Menjawab pertanyaan itu, Suparman menyatakan siap menjelaskan perkara itu. Namun, dia meminta agar tidak ada ekspos media atas pernyataan itu. "Saya minta ini tidak dibuka ke media," kata dia.

Pansel pun sempat saling minta pendapat soal permintaan Suparman itu. "Bagaimana tidak bisa dibuka ke publik? Pers di sini bebas merdeka," ucap Ketua Pansel Harkristuti Harkrisnowo.

Namun, Ahmad Fikri menilai karena perkara yang menjerat Suparman adalah perkara hukum yang masih diproses maka diperlukan penjelasan tertutup.

Mulanya, sempat muncul saran agar Suparman menjelaskannya secara tertulis. Akan tetapi, Pansel menganggap Suparman perlu menjelaskan kasus itu secara langsung. Akhirnya, Harkristuti yang memimpin seleksi wawancara terbuka kali ini memutuskan bahwa Suparman akan mendapat sesi tertutup secara khusus.

Meski seleksi berlangsung terbuka dan transparan, namun dia menganggap untuk kasus yang menimpa Suparman perlu ada pengecualian. "Jadi nanti setelah kita selesai wawancara kira-kira pukul 18.30, kita ketemu lagi untuk penjelasan itu," kata Harkristuti.

Setelah diputuskan itu, maka seleksi wawancara terbuka pun dilanjutkan kembali dengan pendalaman dari anggota pansel yang lain.

Seperti diketahui, Suparman merupakan salah satu tersangka dugaan pencemaran nama baik sebagaimana yang dilaporkan Sarpin. Selain Suparman, penyidik Bareskrim juga menetapkan komisioner KY, Taufiqurrahman Syahuri, sebagai tersangka untuk kasus yang sama.

Sarpin merasa namanya dicemarkan oleh pernyataan kedua tersangka di media massa soal putusan Sarpin dalam sidang praperadilan antara Komisi Pemberantasan dan Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

Dalam sidang praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin menyatakan bahwa status tersangka mantan ajudan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri itu tidak sah secara hukum.