Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Din Syamsuddin Harapkan Muhammadiyah Dipimpin Ulama Intelektual

Kompas.com - 02/08/2015, 19:09 WIB
Dani Prabowo

Penulis


MAKASSAR, KOMPAS.com
- Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, Muhammadiyah tidak hanya membutuhkan sosok pimpinan yang memahami agama Islam. Ia berharap pimpinan Muhammadiyah di masa datang merupakan sosok ulama intelektual.

"Tak hanya bisa membaca ayat-ayat qauliyah, tapi juga ayat-ayat kauniyah, yang memahami kondisi sosial, ekonomi, dan politik seperti yang dimaksudkan Kiai Ahmad Dahlan dulu, yaitu ulama yang intelektual," kata Din di Makassar, Minggu (2/8/2015).

Din mengatakan, ada empat kriteria yang harus dipegang oleh calon ketua umum baru Muhammadiyah. Kriteria pertama, pemimpin harus dapat menjaga independensi dalam memimpin organisasi. Ketika sudah menduduki posisi, pemimpin itu tidak takut dengan intervensi pihak lain.

Pemimpin Muhammadiyah juga harus memiliki kemampuan manajerial yang baik. Hal itu diperlukan agar ketua umum baru dapat menjaga Muhammadiyah seabgai organisasi Islam besar yang memiliki banyak penganut.

"Ketiga, perlu pemimpin yang tidak hanya bekerja business as ussual, perlu ada gerakan perubahan," ujarnya.

Pimpinan Muhammadiyah juga perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Hal ini diperlukan untuk membangun hubungan kerja sama antara Muhammadiyah dan organisasi lain baik, di dalam maupun di luar negeri.

Muktamar ke-47 Muhammadiyah akan berlangsung pada 3-7 Agustus 2015 di Universitas Muhammadiyah Makassar. Agenda pemilihan dan penetapan ketua umum akan berlangsung pada 6 Agustus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com